LSI : Bangun Kembali Citra Politisi Bebas Korupsi
Ary Wibowo | Asep Candra | Minggu, 2 Oktober 2011 | 18:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi adalah profesi yang seharusnya mulia di mata publik. Arahan dan leadership politisi akan sulit diikuti publik jika tingkat kepercayaan atas politisi sedemikian rendah. Citra politisi harus ditingkatkan untuk membangun kembali spirit reformasi.
Demikian diungkapkan Ardian Sopa, peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dalam jumpa pers saat menyampaikan hasil survey "Turunnya Citra Politisi di Mata Masyarakat" di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (2/10/2011).
Menurut Ardian, ada dua jalan yang harus ditempuh untuk membangun kembali citra politisi di mata publik. "Pertama, harus diterapkannya hukuman yang keras, tegas dan konsisten untuk menimbulkan efek jera bagi politisi yang menyimpang," ujar Ardian.
Dikatakan Ardian, hukuman tersebut harus dilakukan karena saat ini ada "pemain baru" yang sangat berpengaruh di Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, berbagai lapisan masyarakat dan media massa harus menyatukan kekuatan di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi agar berani membongkar korupsi sampai ke akar-akarnya.
"Badan Anggaran DPR tetap sebagai institusi yang dihormati. Tapi, oknum lintas partai yang mengkomersialkan diskresi Banggar harus dihukum dan dibongkar sampai ke hulunya," kata Ardian.
Kedua, lanjut Ardian, pola rekrutmen juga harus diperketat di semua lapisan dalam menjaring calon-calon anggota DPR, pimpinan daerah, menteri-menteri, hingga calon Presiden. Rekrutmen itu, kata Ardian, harus juga memperhitungkan kompetensi teknis, dan integritas intelektual atau moral dari para calon tersebut.
"Jadi tak ada negara yang kuat tanpa partai politik yang kuat. Tak ada partai politik yang kuat, tanpa politisi yang dipercaya publik. Tidak ada juga politisi yang dipercaya publik tanpa perilaku politisi yang bersih. Oleh karena itu, sekarang saatnya bersih-bersih di kalangan politisi, termasuk di kalangan oknum banggar DPR," tegas Ardian.
Friday 18 November 2011
koordinasi dalam organisasi
Didalam organisasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi sendiri di definisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinisasi yang efektif dalam organisasi diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikiti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.
Sebelumnya kita harus mengerti arti kata organisasi. Di mana kata “organisasi“ mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintahan, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Di dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah koordinasi antara manajer dan bawahannya untuk kelangsungan organisasi itu sendiri.
www. Google.com
www.juwita.staffsite.gunadarma.ac.id
Sebelumnya kita harus mengerti arti kata organisasi. Di mana kata “organisasi“ mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintahan, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Di dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah koordinasi antara manajer dan bawahannya untuk kelangsungan organisasi itu sendiri.
www. Google.com
www.juwita.staffsite.gunadarma.ac.id
Tuesday 8 November 2011
Leadership Presiden Yudhoyono di Mata Publik Merosot Tajam
June 26 | Posted by Kang Admin | Nasional Tags: di Mata Publik Merosot Tajam, Leadership, Presiden Yudhoyono, SBY
JAKARTA – Lembaga riset independen, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), merilis hasil survei terbarunya tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Ternyata, kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus melorot. Untuk pertama kali sejak menang dalam Pilpres 2009, kepuasan pemilih turun hingga di bawah 50 persen.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bertajuk ‘Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik’ itu diekspose di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/6/2011). Dibandingkan dengan Januari 2011, kepuasan publik atas kinerja SBY di Juni 2011 ini turun 9,5 persen, yakni dari 56,7 persen ke 47,2 persen. “50 persen itu batas mayoritas. Kalau di bawah 50 persen ini berarti sudah critical time buat SBY,” kata peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyebar ke aneka ragam segmen. Kepuasan pemilih atas kinerja SBY di kota lebih kecil (38,9 persen) dibandingkan di desa (52,5 persen). Kepuasaan kinerja SBY di kalangan pendidikan tinggi juga lebih kecil (39,5 persen) dibanding di kalangan pendidikan SMP ke bawah (di atas 50 persen).
Sunarto menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY. Pertama, semakin banyak kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah kepemimpinan SBY. Kedua, SBY terlalu reaktif atas kasus yang menyerang pribadinya. “Ini justru dianggap bukan karakter strong leader,” ujar Direktur Lembaga Survei Kebijakan Publik, salah satu jaringan LSI.
Penyebab merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY ketiga, lanjut Sunarto, adalah karena SBY tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah. Penyebab keempat yakni berkembangnya kasus dugaan korupsi di ‘kandang’ SBY sendiri: Partai Demokrat. “Nazaruddin dan petinggi Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi bukan saja merusak citra antikorupsi SBY. Ia juga membuat publik meragukan kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya sendiri,” ujar Sunarto.
Survei ini dilakukan di lapangan dari tanggal 1 Juni – 7 Juni 2011. 1.200 Responden dipilih secara acak yang mewakili 33 provinsi, disurvei dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error plus minus 2,9 persen. LSI mengaku survei yang dilakukannya tanpa pesanan pihak mana pun. Ada pun pembiayan diambil dari anggaran LSI, yang memang dialokasikan khusus dari hasil profit. “Jadi ini survei independen,” imbuhnya. (Alde)
BOGORONLINE.COM
JAKARTA – Lembaga riset independen, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), merilis hasil survei terbarunya tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Ternyata, kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus melorot. Untuk pertama kali sejak menang dalam Pilpres 2009, kepuasan pemilih turun hingga di bawah 50 persen.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bertajuk ‘Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik’ itu diekspose di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/6/2011). Dibandingkan dengan Januari 2011, kepuasan publik atas kinerja SBY di Juni 2011 ini turun 9,5 persen, yakni dari 56,7 persen ke 47,2 persen. “50 persen itu batas mayoritas. Kalau di bawah 50 persen ini berarti sudah critical time buat SBY,” kata peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyebar ke aneka ragam segmen. Kepuasan pemilih atas kinerja SBY di kota lebih kecil (38,9 persen) dibandingkan di desa (52,5 persen). Kepuasaan kinerja SBY di kalangan pendidikan tinggi juga lebih kecil (39,5 persen) dibanding di kalangan pendidikan SMP ke bawah (di atas 50 persen).
Sunarto menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY. Pertama, semakin banyak kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah kepemimpinan SBY. Kedua, SBY terlalu reaktif atas kasus yang menyerang pribadinya. “Ini justru dianggap bukan karakter strong leader,” ujar Direktur Lembaga Survei Kebijakan Publik, salah satu jaringan LSI.
Penyebab merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY ketiga, lanjut Sunarto, adalah karena SBY tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah. Penyebab keempat yakni berkembangnya kasus dugaan korupsi di ‘kandang’ SBY sendiri: Partai Demokrat. “Nazaruddin dan petinggi Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi bukan saja merusak citra antikorupsi SBY. Ia juga membuat publik meragukan kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya sendiri,” ujar Sunarto.
Survei ini dilakukan di lapangan dari tanggal 1 Juni – 7 Juni 2011. 1.200 Responden dipilih secara acak yang mewakili 33 provinsi, disurvei dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error plus minus 2,9 persen. LSI mengaku survei yang dilakukannya tanpa pesanan pihak mana pun. Ada pun pembiayan diambil dari anggaran LSI, yang memang dialokasikan khusus dari hasil profit. “Jadi ini survei independen,” imbuhnya. (Alde)
BOGORONLINE.COM
Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh.
Ditulis oleh Mohammad Ichlas El Qudsi, M.Si
AMIN RAIS POLITISI YANG MERAKYAT INTELEKTUAL YANG SHALEH
Judul buku : Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh. Penulis : Firdaus Syam, MA. Penerbit : Pustaka Kautsar. Peresensi : Moh. Iqlas El Qudsi. M.Si. Tebal Buku : 137 Halaman
Kilas perjuangan politik Amin Rais, membayangkan kita pada sosoknya yang idealis, lihai, sekalikus candikia dan negarawan sejati. Dalam bingkai kecandikiaan dan kenegarwanan inilah Amin Rais meletakkan dasar-dasar konsepsi dan idealisme politiknya di tengah-tengah situasi dan kondisi politik nasional yang kronik akibat penghancuran dan pelumpuhan sistim demokrasi oleh kekuasaan absolut rezim Orde Baru.
Langkah poltik Muhammad Amin Rais (MAR) yang paling awal menarik perhatian masyarakat luas adalah yang dilakukannya pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya (1993). Ketika itu MAR mulai mengangkat isu pergantian kepemimpinan nasional (suksesi). Setelah SU MPR 1993 baru, memilih kembali Pak Harto sebagai presiden RI untuk yang ke-6 kalinya. Tentu saja, langkah Amin Rais terhitung sangat berani, karena saat itu kata suksesi amat jarang disampaikan di tempat yang terbuka. (halaman xx).
Muhammad Amin Rais adalah seorang candikiwan generasi baru satu angkatan dengan Nur Kholis Majid. Berbeda dengan rekannya yang cenderung sangat akomodasionis terhadap pemerintahan Orde Baru, Amin Rais digolongkan dalam kategori kelompok Islam garis geras (hard line) dan ekstrim kanan yang turut diwaspadai oleh Orde Baru.
Selepas menyelesaikan pendidikan di AS, ia kemudian kembali ke tanah air dan aktif menyanmpaikan gagasan-gagasannya baik berkaitan dengan masalah keummatan, bangsa maupun kehidupan politik secara luas sampai kepada persoalan internasional. (halaman 179).
Ia tidak saja berbicara di forum-forum Muhammadiyah tapi juga merambat pada ruang sosial lain seperti pelajar, pemuda, mahasiswa dan masjid serta forum-forum studi. Bahkan ditahun 1980, pemikiran dan gagasan-gagasannya tentang politik, agama bangsa dan negara atau politik pemerintahan termuat diberbagai media baik cetak maupun elektronik serta diberbagai penerbitan.
Amin Rais dimasa-masa itu tidak saja menjadi simbol candikia yang religis, tapi juga karena pemikiran dan pernyataannya yang keras dan bertolak belakang dengan kepentingan rezim seolah memposisikannya menjadi simbol perlawanan, ketika masih sedikit sekali orang berbicara tentang keadilan dan atau masih mengeramkan ide dan pemikran poltik di bawah kungkungan rezimentasi tirani orde baru.
Dalam pemikiran relasi agama dan negara, MAR sangat menolak ide sekularisme dan sekularisasi yang dikemukakan Cak Nur. Baginya agama dan politik harus memiliki hubungan yang integrity. Namun pada dimensi yang lain terminologi keindonesiaan ia selalu meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar asas dalam bermasyarakat dan berkelompok. Hal ini terbukti ketika ia mendirikan partai PAN, meskipun anggotanya 95% berasal dari kalangan Islam (Muhammadiyah) tapi justru ia jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas partai. Persepsinya terhdap relasional agama dan negara diletakkan pada cara setiap orang atau masyarakat menjalankan tugas kewargaan. Bagi MAR masyarakat beragama adalah yang menajalankan kehidupan sebagai warga dengan cara yang mulia dan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Baldatun Tayibatun wa Robbun Gafuur).
Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara ini MAR menjelaskan bahwa “ gambaran saya mengenai sebuah negara yang melaksanakan Islam adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egaliterian, yang para pemimpinnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeliminir atau setidak-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Adapun negara itu kita namakan sosialis, pancasilais atau apa saja, bagi saya itu masalah formalisme atau masalah penamaan belaka. Selain itu bagi MAR, suatu negara yang melindungi hak asasi manusia semua warga negara tanpa diskriminasi, maka negara itu telah melaksanakan syari’ah Islam. (halaman : 183).
Keteguhan atau kekonsistenannya pada landasan ideal politiklah yang telah mencitrakannya sebagai sosok politisi yang patut diteladani. Terutama konsepsi da’wa yang selama ini ditermahkannya dalam setiap derap langkah-langkah politiknya. Bagi MAR poltik bukan hanya semata permainan, sekedar menang atau kalah, mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan pesaing dengan segala cara. Politik baginya merupakan sebuah amanah untuk mengembangkan kemaslahatan bagi semua orang, maka berpolitik itu bagian dari ibadah atau dakwah dengan tujuan untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran yang diperintahkan Tuhan. (halaman 185-186).
Dalam melihat persoalan kebangsaan dan khususunya Ummat Islam, MAR memiliki cara pandang tersendiri. Menurutnya problematika ummat tidak hanya pada lapisan akar rumput (grass root), terjadinya juga karena kelemahan kepemimimpinan, kelemahan ukhuwah bahkan mungkin kelemahan tauhid. Oleh karena itu, menurutnya, tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Tauhidu menurut MAR adalah : kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of guden), dan kesatuan tujuan hidup (unity of purposeof life). Ini semua merupakan derivasi dari kesatuan Tuhan (unity of godhead). (halaman : 187).
Dalam persoalan demokrasipun MAR berbicara dengan sangat tegas, bahwa demokrasi meniscayakan adanya chake and balances mendorong terciptanya tatanan masyarakat civil socaety. Dan dengan ini, masyarakat harus menjadi bagian kekuatan pengontrol yang terus dibiarkan hidup. Dengan asumsi demokrasi seperti ini, bagi MAR segala perilaku yang tidak demokratis harus dikoreksi dengan tegas oleh rakyat sebagai jantung demokrasi, apapun bentuknya. Dengan faham demokrasi yang demikianlah yang telah mendorongnya terus melaju dalam arus poltik nasional.
Dalam beberapa monetum penting sejarah perubahan bangsa, ia selalu tampil menjadi sosok yang digandrungi oleh rakyat dan disegani oleh lawan, mulai dari perannya dalam menggerakan People Power pada gerakan reformasi 1998, dan menjadi icon kekuatan Poros Tengah yang menyimbolkan kekuatan politisi dari kalangan masyarakat sipil hingga dicalonkannya menjadi presiden pada tahun 2004.
Membaca buku ini tidak saja memperkenalkan kita pada sosok Amin Rais yang brilyan itu, tapi justru memperkenalkan kita pada suatu kultur poltik ideal yang setiap sisinya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan kekuatan moral seorang politisi sekaligus candikia yang religius, pesan-peasn perjuangan dan demokrasinya tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman, ia adalah sosok yang patut diteladani.
Michel-elqudsi.com
AMIN RAIS POLITISI YANG MERAKYAT INTELEKTUAL YANG SHALEH
Judul buku : Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh. Penulis : Firdaus Syam, MA. Penerbit : Pustaka Kautsar. Peresensi : Moh. Iqlas El Qudsi. M.Si. Tebal Buku : 137 Halaman
Kilas perjuangan politik Amin Rais, membayangkan kita pada sosoknya yang idealis, lihai, sekalikus candikia dan negarawan sejati. Dalam bingkai kecandikiaan dan kenegarwanan inilah Amin Rais meletakkan dasar-dasar konsepsi dan idealisme politiknya di tengah-tengah situasi dan kondisi politik nasional yang kronik akibat penghancuran dan pelumpuhan sistim demokrasi oleh kekuasaan absolut rezim Orde Baru.
Langkah poltik Muhammad Amin Rais (MAR) yang paling awal menarik perhatian masyarakat luas adalah yang dilakukannya pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya (1993). Ketika itu MAR mulai mengangkat isu pergantian kepemimpinan nasional (suksesi). Setelah SU MPR 1993 baru, memilih kembali Pak Harto sebagai presiden RI untuk yang ke-6 kalinya. Tentu saja, langkah Amin Rais terhitung sangat berani, karena saat itu kata suksesi amat jarang disampaikan di tempat yang terbuka. (halaman xx).
Muhammad Amin Rais adalah seorang candikiwan generasi baru satu angkatan dengan Nur Kholis Majid. Berbeda dengan rekannya yang cenderung sangat akomodasionis terhadap pemerintahan Orde Baru, Amin Rais digolongkan dalam kategori kelompok Islam garis geras (hard line) dan ekstrim kanan yang turut diwaspadai oleh Orde Baru.
Selepas menyelesaikan pendidikan di AS, ia kemudian kembali ke tanah air dan aktif menyanmpaikan gagasan-gagasannya baik berkaitan dengan masalah keummatan, bangsa maupun kehidupan politik secara luas sampai kepada persoalan internasional. (halaman 179).
Ia tidak saja berbicara di forum-forum Muhammadiyah tapi juga merambat pada ruang sosial lain seperti pelajar, pemuda, mahasiswa dan masjid serta forum-forum studi. Bahkan ditahun 1980, pemikiran dan gagasan-gagasannya tentang politik, agama bangsa dan negara atau politik pemerintahan termuat diberbagai media baik cetak maupun elektronik serta diberbagai penerbitan.
Amin Rais dimasa-masa itu tidak saja menjadi simbol candikia yang religis, tapi juga karena pemikiran dan pernyataannya yang keras dan bertolak belakang dengan kepentingan rezim seolah memposisikannya menjadi simbol perlawanan, ketika masih sedikit sekali orang berbicara tentang keadilan dan atau masih mengeramkan ide dan pemikran poltik di bawah kungkungan rezimentasi tirani orde baru.
Dalam pemikiran relasi agama dan negara, MAR sangat menolak ide sekularisme dan sekularisasi yang dikemukakan Cak Nur. Baginya agama dan politik harus memiliki hubungan yang integrity. Namun pada dimensi yang lain terminologi keindonesiaan ia selalu meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar asas dalam bermasyarakat dan berkelompok. Hal ini terbukti ketika ia mendirikan partai PAN, meskipun anggotanya 95% berasal dari kalangan Islam (Muhammadiyah) tapi justru ia jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas partai. Persepsinya terhdap relasional agama dan negara diletakkan pada cara setiap orang atau masyarakat menjalankan tugas kewargaan. Bagi MAR masyarakat beragama adalah yang menajalankan kehidupan sebagai warga dengan cara yang mulia dan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Baldatun Tayibatun wa Robbun Gafuur).
Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara ini MAR menjelaskan bahwa “ gambaran saya mengenai sebuah negara yang melaksanakan Islam adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egaliterian, yang para pemimpinnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeliminir atau setidak-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Adapun negara itu kita namakan sosialis, pancasilais atau apa saja, bagi saya itu masalah formalisme atau masalah penamaan belaka. Selain itu bagi MAR, suatu negara yang melindungi hak asasi manusia semua warga negara tanpa diskriminasi, maka negara itu telah melaksanakan syari’ah Islam. (halaman : 183).
Keteguhan atau kekonsistenannya pada landasan ideal politiklah yang telah mencitrakannya sebagai sosok politisi yang patut diteladani. Terutama konsepsi da’wa yang selama ini ditermahkannya dalam setiap derap langkah-langkah politiknya. Bagi MAR poltik bukan hanya semata permainan, sekedar menang atau kalah, mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan pesaing dengan segala cara. Politik baginya merupakan sebuah amanah untuk mengembangkan kemaslahatan bagi semua orang, maka berpolitik itu bagian dari ibadah atau dakwah dengan tujuan untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran yang diperintahkan Tuhan. (halaman 185-186).
Dalam melihat persoalan kebangsaan dan khususunya Ummat Islam, MAR memiliki cara pandang tersendiri. Menurutnya problematika ummat tidak hanya pada lapisan akar rumput (grass root), terjadinya juga karena kelemahan kepemimimpinan, kelemahan ukhuwah bahkan mungkin kelemahan tauhid. Oleh karena itu, menurutnya, tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Tauhidu menurut MAR adalah : kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of guden), dan kesatuan tujuan hidup (unity of purposeof life). Ini semua merupakan derivasi dari kesatuan Tuhan (unity of godhead). (halaman : 187).
Dalam persoalan demokrasipun MAR berbicara dengan sangat tegas, bahwa demokrasi meniscayakan adanya chake and balances mendorong terciptanya tatanan masyarakat civil socaety. Dan dengan ini, masyarakat harus menjadi bagian kekuatan pengontrol yang terus dibiarkan hidup. Dengan asumsi demokrasi seperti ini, bagi MAR segala perilaku yang tidak demokratis harus dikoreksi dengan tegas oleh rakyat sebagai jantung demokrasi, apapun bentuknya. Dengan faham demokrasi yang demikianlah yang telah mendorongnya terus melaju dalam arus poltik nasional.
Dalam beberapa monetum penting sejarah perubahan bangsa, ia selalu tampil menjadi sosok yang digandrungi oleh rakyat dan disegani oleh lawan, mulai dari perannya dalam menggerakan People Power pada gerakan reformasi 1998, dan menjadi icon kekuatan Poros Tengah yang menyimbolkan kekuatan politisi dari kalangan masyarakat sipil hingga dicalonkannya menjadi presiden pada tahun 2004.
Membaca buku ini tidak saja memperkenalkan kita pada sosok Amin Rais yang brilyan itu, tapi justru memperkenalkan kita pada suatu kultur poltik ideal yang setiap sisinya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan kekuatan moral seorang politisi sekaligus candikia yang religius, pesan-peasn perjuangan dan demokrasinya tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman, ia adalah sosok yang patut diteladani.
Michel-elqudsi.com
Pengertian Kompensasi & Jenis/Macam Kompensasi SDM - Upah, Gaji, Insentif, Tunjangan, Dsb
Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi / perusahaan tempat ia bekerja.
Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebainya.
Para karyawan mungkin akan menghitung-hitung kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka dia dapat mencoba mencari pekerjaan lain yang memberi kompensasi lebih baik. Hal itu cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut / membajak karyawan yang merasa tidak puas tersebut karena dapat membocorkan rahasia perusahaan / organisasi.
Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada organisasi / perusahaan sebagai berikut di bawah ini :
a. Mendapatkan karyawan berkualitas baik
b. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang
c. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada
d. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya
e. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing / kompetitor
Macam-Macam / Jenis-Jenis Kompensasi Yang Diberikan Pada Karyawan :
1. Imbalan Ektrinsik
a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang antara lain misalnya :
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
b. Imbalan ektrinsik yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap contohnya seperti :
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik
Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain.
Organisasi.Org
Mon, 21/04/2008 - 12:06am — godam64
Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebainya.
Para karyawan mungkin akan menghitung-hitung kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka dia dapat mencoba mencari pekerjaan lain yang memberi kompensasi lebih baik. Hal itu cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut / membajak karyawan yang merasa tidak puas tersebut karena dapat membocorkan rahasia perusahaan / organisasi.
Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada organisasi / perusahaan sebagai berikut di bawah ini :
a. Mendapatkan karyawan berkualitas baik
b. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang
c. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada
d. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya
e. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing / kompetitor
Macam-Macam / Jenis-Jenis Kompensasi Yang Diberikan Pada Karyawan :
1. Imbalan Ektrinsik
a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang antara lain misalnya :
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
b. Imbalan ektrinsik yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap contohnya seperti :
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik
Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain.
Organisasi.Org
Mon, 21/04/2008 - 12:06am — godam64
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tercepat di Asia, setelah Cina dan India
Dampak krisis Yunani tidak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia dikarenakan kuatnya fundamental ekonomi. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen dari rata-rata Asia 7,1 persen merupakan negara ketiga tercepat setelah Cina dan India. Angka konsumsi domestik yang kuat dilihat dari tingginya angka penjualan kendaraan bermotor, sektor retail konsumsi bahan bangunan yang tinggi menjadi indikatornya. Demikian dikatakan Milan Zavadjil, Senior Representative IMF dalam kesempatan diskusi IMF Regional Economic Outlook 2010 di Kampus S2 Paramadina, The Energy, SCBD, Jakarta.
Mahmood Pradhan, Senior Advisor IMF menyampaikan fakta pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antarnegara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang memang lebih menonjol. ”Salah satunya karena pemulihan cepat yang terjadi di negara-negara di Asia,” tuturnya. Acara yang berlangsung pada 17/5 ini dipandu oleh Dinna Wisnu, Direktur Paramadina Graduate School.
Menyebut 'Sri Mulyani Effect' dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Fauzi Ichsan ekonom senior Standard Chartered menyampaikan bahwa investor memandang positif reformasi birokrasi yang digulirkan mantan menteri keuangan tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di sektor konsumsi dan lemah di bidang industri. Untuk jangka panjang, Pertumbuhan Indonesia dipandang tidak cukup berkelanjutan. Dengan pertumbuhan 6 persen per tahun, maka Indonesia hanya menyamai pencapaian Malaysia dalam 20 tahun kedepan, atau 24 tahun untuk menyamai pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh Wijayanto, Managing Director Paramadina Public Policy mengkritisi pemaparan sebelumnya.
UNIVERSITAS PARAMADINA
Mahmood Pradhan, Senior Advisor IMF menyampaikan fakta pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antarnegara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang memang lebih menonjol. ”Salah satunya karena pemulihan cepat yang terjadi di negara-negara di Asia,” tuturnya. Acara yang berlangsung pada 17/5 ini dipandu oleh Dinna Wisnu, Direktur Paramadina Graduate School.
Menyebut 'Sri Mulyani Effect' dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Fauzi Ichsan ekonom senior Standard Chartered menyampaikan bahwa investor memandang positif reformasi birokrasi yang digulirkan mantan menteri keuangan tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di sektor konsumsi dan lemah di bidang industri. Untuk jangka panjang, Pertumbuhan Indonesia dipandang tidak cukup berkelanjutan. Dengan pertumbuhan 6 persen per tahun, maka Indonesia hanya menyamai pencapaian Malaysia dalam 20 tahun kedepan, atau 24 tahun untuk menyamai pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh Wijayanto, Managing Director Paramadina Public Policy mengkritisi pemaparan sebelumnya.
UNIVERSITAS PARAMADINA
Ancaman PHK Terkait Perdagangan Bebas ASEAN-China Bisa Dicegah
Implementasi dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China berimplikasi pada meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja. Ini bisa dicegah jika produktivitas, kompetensi, dan disiplin pekerja Indonesia meningkat sehingga daya saing juga meningkat.
Pendapat itu berkembang dalam dialog nasional ”Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, yang diselenggarakan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada DKI di Jakarta, Kamis (11/2/10).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pidato tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Myra Maria Hanartani mengungkapkan, beberapa sektor usaha akan terpukul akibat perjanjian itu, antara lain tekstil. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot, dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk menghindari PHK. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja.
Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, mewakili kalangan dunia usaha, mengatakan bahwa pemerintah bisa mengurangi ancaman PHK dengan berupaya untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia.
Menanggapi pendapat itu, Direktur Jenderal ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun mengungkapkan keyakinannya bahwa arus investasi langsung dari China akan tetap naik. Dia menjelaskan, perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS pada 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS pada 2008.
”Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Pemerintah akan berunding lagi, meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanuddin Rahmat menambahi, stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan Pemerintah China kepada investor memberikan kenyamanan berinvestasi. ”Indonesia harus memberikan hal serupa jika ingin menarik investor,” saran dia.
www.portalhr.com
Pendapat itu berkembang dalam dialog nasional ”Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, yang diselenggarakan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada DKI di Jakarta, Kamis (11/2/10).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pidato tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Myra Maria Hanartani mengungkapkan, beberapa sektor usaha akan terpukul akibat perjanjian itu, antara lain tekstil. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot, dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk menghindari PHK. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja.
Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, mewakili kalangan dunia usaha, mengatakan bahwa pemerintah bisa mengurangi ancaman PHK dengan berupaya untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia.
Menanggapi pendapat itu, Direktur Jenderal ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun mengungkapkan keyakinannya bahwa arus investasi langsung dari China akan tetap naik. Dia menjelaskan, perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS pada 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS pada 2008.
”Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Pemerintah akan berunding lagi, meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanuddin Rahmat menambahi, stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan Pemerintah China kepada investor memberikan kenyamanan berinvestasi. ”Indonesia harus memberikan hal serupa jika ingin menarik investor,” saran dia.
www.portalhr.com
SDM Indonesia dalam Persaingan Global
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan
SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita
abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada
krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya
sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat
terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia
masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan
kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan
kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus
meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja
yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di
Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia
lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena
penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim
pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh
produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil
tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan
manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini
merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi
global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.
Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini
menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah
saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan
saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia
secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan
SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang
menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan
kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum
sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan
mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih
disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan
tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya
efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan
internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World
Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8),
Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam
bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan
sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan
dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti
penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh
diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di
dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi
yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai
contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik
yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan
nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi
menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan
teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia,
tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar
domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor
yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun
keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian
berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi
dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu
tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.
Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan
dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan
merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun
pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun
sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi,
penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM
semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang
harus dikedepankan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada
era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada
cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan
perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya
kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya
memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang
mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan
belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di
sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang
diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang
dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan
belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah
diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk
mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki
politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan
pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan
terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain
Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah
bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa?
Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan
pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta
akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan
sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya
masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin
menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat
sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link
and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh
kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini
adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki,
yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses
pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan
manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses
ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni
sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat
sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan
local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab
meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun
apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka
ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh: Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html
SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita
abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada
krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya
sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat
terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia
masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan
kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan
kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus
meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja
yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di
Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia
lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena
penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim
pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh
produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil
tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan
manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini
merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi
global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.
Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini
menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah
saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan
saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia
secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan
SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang
menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan
kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum
sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan
mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih
disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan
tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya
efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan
internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World
Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8),
Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam
bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan
sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan
dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti
penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh
diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di
dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi
yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai
contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik
yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan
nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi
menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan
teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia,
tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar
domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor
yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun
keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian
berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi
dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu
tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.
Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan
dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan
merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun
pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun
sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi,
penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM
semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang
harus dikedepankan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada
era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada
cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan
perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya
kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya
memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang
mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan
belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di
sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang
diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang
dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan
belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah
diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk
mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki
politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan
pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan
terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain
Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah
bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa?
Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan
pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta
akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan
sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya
masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin
menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat
sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link
and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh
kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini
adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki,
yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses
pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan
manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses
ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni
sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat
sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan
local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab
meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun
apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka
ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh: Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html
Subscribe to:
Posts (Atom)