LSI : Bangun Kembali Citra Politisi Bebas Korupsi
Ary Wibowo | Asep Candra | Minggu, 2 Oktober 2011 | 18:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi adalah profesi yang seharusnya mulia di mata publik. Arahan dan leadership politisi akan sulit diikuti publik jika tingkat kepercayaan atas politisi sedemikian rendah. Citra politisi harus ditingkatkan untuk membangun kembali spirit reformasi.
Demikian diungkapkan Ardian Sopa, peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dalam jumpa pers saat menyampaikan hasil survey "Turunnya Citra Politisi di Mata Masyarakat" di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (2/10/2011).
Menurut Ardian, ada dua jalan yang harus ditempuh untuk membangun kembali citra politisi di mata publik. "Pertama, harus diterapkannya hukuman yang keras, tegas dan konsisten untuk menimbulkan efek jera bagi politisi yang menyimpang," ujar Ardian.
Dikatakan Ardian, hukuman tersebut harus dilakukan karena saat ini ada "pemain baru" yang sangat berpengaruh di Badan Anggaran DPR RI. Menurutnya, berbagai lapisan masyarakat dan media massa harus menyatukan kekuatan di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi agar berani membongkar korupsi sampai ke akar-akarnya.
"Badan Anggaran DPR tetap sebagai institusi yang dihormati. Tapi, oknum lintas partai yang mengkomersialkan diskresi Banggar harus dihukum dan dibongkar sampai ke hulunya," kata Ardian.
Kedua, lanjut Ardian, pola rekrutmen juga harus diperketat di semua lapisan dalam menjaring calon-calon anggota DPR, pimpinan daerah, menteri-menteri, hingga calon Presiden. Rekrutmen itu, kata Ardian, harus juga memperhitungkan kompetensi teknis, dan integritas intelektual atau moral dari para calon tersebut.
"Jadi tak ada negara yang kuat tanpa partai politik yang kuat. Tak ada partai politik yang kuat, tanpa politisi yang dipercaya publik. Tidak ada juga politisi yang dipercaya publik tanpa perilaku politisi yang bersih. Oleh karena itu, sekarang saatnya bersih-bersih di kalangan politisi, termasuk di kalangan oknum banggar DPR," tegas Ardian.
Friday 18 November 2011
koordinasi dalam organisasi
Didalam organisasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi sendiri di definisikan sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan organisasi dan kegiatan pada tingkat satu satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Koordinisasi yang efektif dalam organisasi diperlukan karena tanpa adanya koordinasi maka setiap anggota dalam organisasi tidak memiliki pegangan mana yang harus diikiti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.
Sebelumnya kita harus mengerti arti kata organisasi. Di mana kata “organisasi“ mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintahan, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Di dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah koordinasi antara manajer dan bawahannya untuk kelangsungan organisasi itu sendiri.
www. Google.com
www.juwita.staffsite.gunadarma.ac.id
Sebelumnya kita harus mengerti arti kata organisasi. Di mana kata “organisasi“ mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintahan, atau suatu perkumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan diantara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Di dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah koordinasi antara manajer dan bawahannya untuk kelangsungan organisasi itu sendiri.
www. Google.com
www.juwita.staffsite.gunadarma.ac.id
Tuesday 8 November 2011
Leadership Presiden Yudhoyono di Mata Publik Merosot Tajam
June 26 | Posted by Kang Admin | Nasional Tags: di Mata Publik Merosot Tajam, Leadership, Presiden Yudhoyono, SBY
JAKARTA – Lembaga riset independen, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), merilis hasil survei terbarunya tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Ternyata, kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus melorot. Untuk pertama kali sejak menang dalam Pilpres 2009, kepuasan pemilih turun hingga di bawah 50 persen.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bertajuk ‘Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik’ itu diekspose di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/6/2011). Dibandingkan dengan Januari 2011, kepuasan publik atas kinerja SBY di Juni 2011 ini turun 9,5 persen, yakni dari 56,7 persen ke 47,2 persen. “50 persen itu batas mayoritas. Kalau di bawah 50 persen ini berarti sudah critical time buat SBY,” kata peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyebar ke aneka ragam segmen. Kepuasan pemilih atas kinerja SBY di kota lebih kecil (38,9 persen) dibandingkan di desa (52,5 persen). Kepuasaan kinerja SBY di kalangan pendidikan tinggi juga lebih kecil (39,5 persen) dibanding di kalangan pendidikan SMP ke bawah (di atas 50 persen).
Sunarto menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY. Pertama, semakin banyak kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah kepemimpinan SBY. Kedua, SBY terlalu reaktif atas kasus yang menyerang pribadinya. “Ini justru dianggap bukan karakter strong leader,” ujar Direktur Lembaga Survei Kebijakan Publik, salah satu jaringan LSI.
Penyebab merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY ketiga, lanjut Sunarto, adalah karena SBY tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah. Penyebab keempat yakni berkembangnya kasus dugaan korupsi di ‘kandang’ SBY sendiri: Partai Demokrat. “Nazaruddin dan petinggi Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi bukan saja merusak citra antikorupsi SBY. Ia juga membuat publik meragukan kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya sendiri,” ujar Sunarto.
Survei ini dilakukan di lapangan dari tanggal 1 Juni – 7 Juni 2011. 1.200 Responden dipilih secara acak yang mewakili 33 provinsi, disurvei dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error plus minus 2,9 persen. LSI mengaku survei yang dilakukannya tanpa pesanan pihak mana pun. Ada pun pembiayan diambil dari anggaran LSI, yang memang dialokasikan khusus dari hasil profit. “Jadi ini survei independen,” imbuhnya. (Alde)
BOGORONLINE.COM
JAKARTA – Lembaga riset independen, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), merilis hasil survei terbarunya tentang kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kabinetnya. Ternyata, kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus melorot. Untuk pertama kali sejak menang dalam Pilpres 2009, kepuasan pemilih turun hingga di bawah 50 persen.
Hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bertajuk ‘Merosotnya Leadership SBY di Mata Publik’ itu diekspose di kantor LSI, Jl Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (26/6/2011). Dibandingkan dengan Januari 2011, kepuasan publik atas kinerja SBY di Juni 2011 ini turun 9,5 persen, yakni dari 56,7 persen ke 47,2 persen. “50 persen itu batas mayoritas. Kalau di bawah 50 persen ini berarti sudah critical time buat SBY,” kata peneliti senior LSI, Sunarto Ciptoharjono.
Merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyebar ke aneka ragam segmen. Kepuasan pemilih atas kinerja SBY di kota lebih kecil (38,9 persen) dibandingkan di desa (52,5 persen). Kepuasaan kinerja SBY di kalangan pendidikan tinggi juga lebih kecil (39,5 persen) dibanding di kalangan pendidikan SMP ke bawah (di atas 50 persen).
Sunarto menjelaskan, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY. Pertama, semakin banyak kasus besar nasional yang tidak tuntas di bawah kepemimpinan SBY. Kedua, SBY terlalu reaktif atas kasus yang menyerang pribadinya. “Ini justru dianggap bukan karakter strong leader,” ujar Direktur Lembaga Survei Kebijakan Publik, salah satu jaringan LSI.
Penyebab merosotnya kepuasan publik atas kinerja SBY ketiga, lanjut Sunarto, adalah karena SBY tidak memiliki operator politik yang tangguh untuk membantunya menuntaskan masalah. Penyebab keempat yakni berkembangnya kasus dugaan korupsi di ‘kandang’ SBY sendiri: Partai Demokrat. “Nazaruddin dan petinggi Demokrat yang diduga terlibat kasus korupsi bukan saja merusak citra antikorupsi SBY. Ia juga membuat publik meragukan kemampuan SBY untuk mengendalikan kadernya sendiri,” ujar Sunarto.
Survei ini dilakukan di lapangan dari tanggal 1 Juni – 7 Juni 2011. 1.200 Responden dipilih secara acak yang mewakili 33 provinsi, disurvei dengan metode wawancara tatap muka. Margin of error plus minus 2,9 persen. LSI mengaku survei yang dilakukannya tanpa pesanan pihak mana pun. Ada pun pembiayan diambil dari anggaran LSI, yang memang dialokasikan khusus dari hasil profit. “Jadi ini survei independen,” imbuhnya. (Alde)
BOGORONLINE.COM
Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh.
Ditulis oleh Mohammad Ichlas El Qudsi, M.Si
AMIN RAIS POLITISI YANG MERAKYAT INTELEKTUAL YANG SHALEH
Judul buku : Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh. Penulis : Firdaus Syam, MA. Penerbit : Pustaka Kautsar. Peresensi : Moh. Iqlas El Qudsi. M.Si. Tebal Buku : 137 Halaman
Kilas perjuangan politik Amin Rais, membayangkan kita pada sosoknya yang idealis, lihai, sekalikus candikia dan negarawan sejati. Dalam bingkai kecandikiaan dan kenegarwanan inilah Amin Rais meletakkan dasar-dasar konsepsi dan idealisme politiknya di tengah-tengah situasi dan kondisi politik nasional yang kronik akibat penghancuran dan pelumpuhan sistim demokrasi oleh kekuasaan absolut rezim Orde Baru.
Langkah poltik Muhammad Amin Rais (MAR) yang paling awal menarik perhatian masyarakat luas adalah yang dilakukannya pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya (1993). Ketika itu MAR mulai mengangkat isu pergantian kepemimpinan nasional (suksesi). Setelah SU MPR 1993 baru, memilih kembali Pak Harto sebagai presiden RI untuk yang ke-6 kalinya. Tentu saja, langkah Amin Rais terhitung sangat berani, karena saat itu kata suksesi amat jarang disampaikan di tempat yang terbuka. (halaman xx).
Muhammad Amin Rais adalah seorang candikiwan generasi baru satu angkatan dengan Nur Kholis Majid. Berbeda dengan rekannya yang cenderung sangat akomodasionis terhadap pemerintahan Orde Baru, Amin Rais digolongkan dalam kategori kelompok Islam garis geras (hard line) dan ekstrim kanan yang turut diwaspadai oleh Orde Baru.
Selepas menyelesaikan pendidikan di AS, ia kemudian kembali ke tanah air dan aktif menyanmpaikan gagasan-gagasannya baik berkaitan dengan masalah keummatan, bangsa maupun kehidupan politik secara luas sampai kepada persoalan internasional. (halaman 179).
Ia tidak saja berbicara di forum-forum Muhammadiyah tapi juga merambat pada ruang sosial lain seperti pelajar, pemuda, mahasiswa dan masjid serta forum-forum studi. Bahkan ditahun 1980, pemikiran dan gagasan-gagasannya tentang politik, agama bangsa dan negara atau politik pemerintahan termuat diberbagai media baik cetak maupun elektronik serta diberbagai penerbitan.
Amin Rais dimasa-masa itu tidak saja menjadi simbol candikia yang religis, tapi juga karena pemikiran dan pernyataannya yang keras dan bertolak belakang dengan kepentingan rezim seolah memposisikannya menjadi simbol perlawanan, ketika masih sedikit sekali orang berbicara tentang keadilan dan atau masih mengeramkan ide dan pemikran poltik di bawah kungkungan rezimentasi tirani orde baru.
Dalam pemikiran relasi agama dan negara, MAR sangat menolak ide sekularisme dan sekularisasi yang dikemukakan Cak Nur. Baginya agama dan politik harus memiliki hubungan yang integrity. Namun pada dimensi yang lain terminologi keindonesiaan ia selalu meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar asas dalam bermasyarakat dan berkelompok. Hal ini terbukti ketika ia mendirikan partai PAN, meskipun anggotanya 95% berasal dari kalangan Islam (Muhammadiyah) tapi justru ia jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas partai. Persepsinya terhdap relasional agama dan negara diletakkan pada cara setiap orang atau masyarakat menjalankan tugas kewargaan. Bagi MAR masyarakat beragama adalah yang menajalankan kehidupan sebagai warga dengan cara yang mulia dan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Baldatun Tayibatun wa Robbun Gafuur).
Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara ini MAR menjelaskan bahwa “ gambaran saya mengenai sebuah negara yang melaksanakan Islam adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egaliterian, yang para pemimpinnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeliminir atau setidak-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Adapun negara itu kita namakan sosialis, pancasilais atau apa saja, bagi saya itu masalah formalisme atau masalah penamaan belaka. Selain itu bagi MAR, suatu negara yang melindungi hak asasi manusia semua warga negara tanpa diskriminasi, maka negara itu telah melaksanakan syari’ah Islam. (halaman : 183).
Keteguhan atau kekonsistenannya pada landasan ideal politiklah yang telah mencitrakannya sebagai sosok politisi yang patut diteladani. Terutama konsepsi da’wa yang selama ini ditermahkannya dalam setiap derap langkah-langkah politiknya. Bagi MAR poltik bukan hanya semata permainan, sekedar menang atau kalah, mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan pesaing dengan segala cara. Politik baginya merupakan sebuah amanah untuk mengembangkan kemaslahatan bagi semua orang, maka berpolitik itu bagian dari ibadah atau dakwah dengan tujuan untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran yang diperintahkan Tuhan. (halaman 185-186).
Dalam melihat persoalan kebangsaan dan khususunya Ummat Islam, MAR memiliki cara pandang tersendiri. Menurutnya problematika ummat tidak hanya pada lapisan akar rumput (grass root), terjadinya juga karena kelemahan kepemimimpinan, kelemahan ukhuwah bahkan mungkin kelemahan tauhid. Oleh karena itu, menurutnya, tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Tauhidu menurut MAR adalah : kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of guden), dan kesatuan tujuan hidup (unity of purposeof life). Ini semua merupakan derivasi dari kesatuan Tuhan (unity of godhead). (halaman : 187).
Dalam persoalan demokrasipun MAR berbicara dengan sangat tegas, bahwa demokrasi meniscayakan adanya chake and balances mendorong terciptanya tatanan masyarakat civil socaety. Dan dengan ini, masyarakat harus menjadi bagian kekuatan pengontrol yang terus dibiarkan hidup. Dengan asumsi demokrasi seperti ini, bagi MAR segala perilaku yang tidak demokratis harus dikoreksi dengan tegas oleh rakyat sebagai jantung demokrasi, apapun bentuknya. Dengan faham demokrasi yang demikianlah yang telah mendorongnya terus melaju dalam arus poltik nasional.
Dalam beberapa monetum penting sejarah perubahan bangsa, ia selalu tampil menjadi sosok yang digandrungi oleh rakyat dan disegani oleh lawan, mulai dari perannya dalam menggerakan People Power pada gerakan reformasi 1998, dan menjadi icon kekuatan Poros Tengah yang menyimbolkan kekuatan politisi dari kalangan masyarakat sipil hingga dicalonkannya menjadi presiden pada tahun 2004.
Membaca buku ini tidak saja memperkenalkan kita pada sosok Amin Rais yang brilyan itu, tapi justru memperkenalkan kita pada suatu kultur poltik ideal yang setiap sisinya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan kekuatan moral seorang politisi sekaligus candikia yang religius, pesan-peasn perjuangan dan demokrasinya tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman, ia adalah sosok yang patut diteladani.
Michel-elqudsi.com
AMIN RAIS POLITISI YANG MERAKYAT INTELEKTUAL YANG SHALEH
Judul buku : Amin Rais Politisi Yang Merakyat Intelektual yang Shaleh. Penulis : Firdaus Syam, MA. Penerbit : Pustaka Kautsar. Peresensi : Moh. Iqlas El Qudsi. M.Si. Tebal Buku : 137 Halaman
Kilas perjuangan politik Amin Rais, membayangkan kita pada sosoknya yang idealis, lihai, sekalikus candikia dan negarawan sejati. Dalam bingkai kecandikiaan dan kenegarwanan inilah Amin Rais meletakkan dasar-dasar konsepsi dan idealisme politiknya di tengah-tengah situasi dan kondisi politik nasional yang kronik akibat penghancuran dan pelumpuhan sistim demokrasi oleh kekuasaan absolut rezim Orde Baru.
Langkah poltik Muhammad Amin Rais (MAR) yang paling awal menarik perhatian masyarakat luas adalah yang dilakukannya pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya (1993). Ketika itu MAR mulai mengangkat isu pergantian kepemimpinan nasional (suksesi). Setelah SU MPR 1993 baru, memilih kembali Pak Harto sebagai presiden RI untuk yang ke-6 kalinya. Tentu saja, langkah Amin Rais terhitung sangat berani, karena saat itu kata suksesi amat jarang disampaikan di tempat yang terbuka. (halaman xx).
Muhammad Amin Rais adalah seorang candikiwan generasi baru satu angkatan dengan Nur Kholis Majid. Berbeda dengan rekannya yang cenderung sangat akomodasionis terhadap pemerintahan Orde Baru, Amin Rais digolongkan dalam kategori kelompok Islam garis geras (hard line) dan ekstrim kanan yang turut diwaspadai oleh Orde Baru.
Selepas menyelesaikan pendidikan di AS, ia kemudian kembali ke tanah air dan aktif menyanmpaikan gagasan-gagasannya baik berkaitan dengan masalah keummatan, bangsa maupun kehidupan politik secara luas sampai kepada persoalan internasional. (halaman 179).
Ia tidak saja berbicara di forum-forum Muhammadiyah tapi juga merambat pada ruang sosial lain seperti pelajar, pemuda, mahasiswa dan masjid serta forum-forum studi. Bahkan ditahun 1980, pemikiran dan gagasan-gagasannya tentang politik, agama bangsa dan negara atau politik pemerintahan termuat diberbagai media baik cetak maupun elektronik serta diberbagai penerbitan.
Amin Rais dimasa-masa itu tidak saja menjadi simbol candikia yang religis, tapi juga karena pemikiran dan pernyataannya yang keras dan bertolak belakang dengan kepentingan rezim seolah memposisikannya menjadi simbol perlawanan, ketika masih sedikit sekali orang berbicara tentang keadilan dan atau masih mengeramkan ide dan pemikran poltik di bawah kungkungan rezimentasi tirani orde baru.
Dalam pemikiran relasi agama dan negara, MAR sangat menolak ide sekularisme dan sekularisasi yang dikemukakan Cak Nur. Baginya agama dan politik harus memiliki hubungan yang integrity. Namun pada dimensi yang lain terminologi keindonesiaan ia selalu meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar asas dalam bermasyarakat dan berkelompok. Hal ini terbukti ketika ia mendirikan partai PAN, meskipun anggotanya 95% berasal dari kalangan Islam (Muhammadiyah) tapi justru ia jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas partai. Persepsinya terhdap relasional agama dan negara diletakkan pada cara setiap orang atau masyarakat menjalankan tugas kewargaan. Bagi MAR masyarakat beragama adalah yang menajalankan kehidupan sebagai warga dengan cara yang mulia dan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (Baldatun Tayibatun wa Robbun Gafuur).
Dalam kaitannya dengan relasi agama dan negara ini MAR menjelaskan bahwa “ gambaran saya mengenai sebuah negara yang melaksanakan Islam adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egaliterian, yang para pemimpinnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeliminir atau setidak-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Adapun negara itu kita namakan sosialis, pancasilais atau apa saja, bagi saya itu masalah formalisme atau masalah penamaan belaka. Selain itu bagi MAR, suatu negara yang melindungi hak asasi manusia semua warga negara tanpa diskriminasi, maka negara itu telah melaksanakan syari’ah Islam. (halaman : 183).
Keteguhan atau kekonsistenannya pada landasan ideal politiklah yang telah mencitrakannya sebagai sosok politisi yang patut diteladani. Terutama konsepsi da’wa yang selama ini ditermahkannya dalam setiap derap langkah-langkah politiknya. Bagi MAR poltik bukan hanya semata permainan, sekedar menang atau kalah, mendapatkan kekuasaan, membangun pengaruh dan kekuatan, menghancurkan pesaing dengan segala cara. Politik baginya merupakan sebuah amanah untuk mengembangkan kemaslahatan bagi semua orang, maka berpolitik itu bagian dari ibadah atau dakwah dengan tujuan untuk menjalankan nilai-nilai kebenaran yang diperintahkan Tuhan. (halaman 185-186).
Dalam melihat persoalan kebangsaan dan khususunya Ummat Islam, MAR memiliki cara pandang tersendiri. Menurutnya problematika ummat tidak hanya pada lapisan akar rumput (grass root), terjadinya juga karena kelemahan kepemimimpinan, kelemahan ukhuwah bahkan mungkin kelemahan tauhid. Oleh karena itu, menurutnya, tauhid merupakan fondasi seluruh bangunan ajaran Islam. Tauhidu menurut MAR adalah : kesatuan penciptaan (unity of creation), kesatuan kemanusiaan (unity of mankind), kesatuan tuntunan hidup (unity of guden), dan kesatuan tujuan hidup (unity of purposeof life). Ini semua merupakan derivasi dari kesatuan Tuhan (unity of godhead). (halaman : 187).
Dalam persoalan demokrasipun MAR berbicara dengan sangat tegas, bahwa demokrasi meniscayakan adanya chake and balances mendorong terciptanya tatanan masyarakat civil socaety. Dan dengan ini, masyarakat harus menjadi bagian kekuatan pengontrol yang terus dibiarkan hidup. Dengan asumsi demokrasi seperti ini, bagi MAR segala perilaku yang tidak demokratis harus dikoreksi dengan tegas oleh rakyat sebagai jantung demokrasi, apapun bentuknya. Dengan faham demokrasi yang demikianlah yang telah mendorongnya terus melaju dalam arus poltik nasional.
Dalam beberapa monetum penting sejarah perubahan bangsa, ia selalu tampil menjadi sosok yang digandrungi oleh rakyat dan disegani oleh lawan, mulai dari perannya dalam menggerakan People Power pada gerakan reformasi 1998, dan menjadi icon kekuatan Poros Tengah yang menyimbolkan kekuatan politisi dari kalangan masyarakat sipil hingga dicalonkannya menjadi presiden pada tahun 2004.
Membaca buku ini tidak saja memperkenalkan kita pada sosok Amin Rais yang brilyan itu, tapi justru memperkenalkan kita pada suatu kultur poltik ideal yang setiap sisinya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Bahkan kekuatan moral seorang politisi sekaligus candikia yang religius, pesan-peasn perjuangan dan demokrasinya tak lekang oleh waktu dan tak lapuk oleh zaman, ia adalah sosok yang patut diteladani.
Michel-elqudsi.com
Pengertian Kompensasi & Jenis/Macam Kompensasi SDM - Upah, Gaji, Insentif, Tunjangan, Dsb
Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi / perusahaan tempat ia bekerja.
Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebainya.
Para karyawan mungkin akan menghitung-hitung kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka dia dapat mencoba mencari pekerjaan lain yang memberi kompensasi lebih baik. Hal itu cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut / membajak karyawan yang merasa tidak puas tersebut karena dapat membocorkan rahasia perusahaan / organisasi.
Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada organisasi / perusahaan sebagai berikut di bawah ini :
a. Mendapatkan karyawan berkualitas baik
b. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang
c. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada
d. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya
e. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing / kompetitor
Macam-Macam / Jenis-Jenis Kompensasi Yang Diberikan Pada Karyawan :
1. Imbalan Ektrinsik
a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang antara lain misalnya :
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
b. Imbalan ektrinsik yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap contohnya seperti :
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik
Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain.
Organisasi.Org
Mon, 21/04/2008 - 12:06am — godam64
Perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada para pekerja terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebainya.
Para karyawan mungkin akan menghitung-hitung kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka dia dapat mencoba mencari pekerjaan lain yang memberi kompensasi lebih baik. Hal itu cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut / membajak karyawan yang merasa tidak puas tersebut karena dapat membocorkan rahasia perusahaan / organisasi.
Kompensasi yang baik akan memberi beberapa efek positif pada organisasi / perusahaan sebagai berikut di bawah ini :
a. Mendapatkan karyawan berkualitas baik
b. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang
c. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada
d. Mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya
e. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing / kompetitor
Macam-Macam / Jenis-Jenis Kompensasi Yang Diberikan Pada Karyawan :
1. Imbalan Ektrinsik
a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang antara lain misalnya :
- gaji
- upah
- honor
- bonus
- komisi
- insentif
- upah, dll
b. Imbalan ektrinsik yang bentuknya sebagai benefit / tunjangan pelengkap contohnya seperti :
- uang cuti
- uang makan
- uang transportasi / antar jemput
- asuransi
- jamsostek / jaminan sosial tenaga kerja
- uang pensiun
- rekreasi
- beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik
Imbalan dalam bentuk intrinsik yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain.
Organisasi.Org
Mon, 21/04/2008 - 12:06am — godam64
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tercepat di Asia, setelah Cina dan India
Dampak krisis Yunani tidak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia dikarenakan kuatnya fundamental ekonomi. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen dari rata-rata Asia 7,1 persen merupakan negara ketiga tercepat setelah Cina dan India. Angka konsumsi domestik yang kuat dilihat dari tingginya angka penjualan kendaraan bermotor, sektor retail konsumsi bahan bangunan yang tinggi menjadi indikatornya. Demikian dikatakan Milan Zavadjil, Senior Representative IMF dalam kesempatan diskusi IMF Regional Economic Outlook 2010 di Kampus S2 Paramadina, The Energy, SCBD, Jakarta.
Mahmood Pradhan, Senior Advisor IMF menyampaikan fakta pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antarnegara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang memang lebih menonjol. ”Salah satunya karena pemulihan cepat yang terjadi di negara-negara di Asia,” tuturnya. Acara yang berlangsung pada 17/5 ini dipandu oleh Dinna Wisnu, Direktur Paramadina Graduate School.
Menyebut 'Sri Mulyani Effect' dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Fauzi Ichsan ekonom senior Standard Chartered menyampaikan bahwa investor memandang positif reformasi birokrasi yang digulirkan mantan menteri keuangan tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di sektor konsumsi dan lemah di bidang industri. Untuk jangka panjang, Pertumbuhan Indonesia dipandang tidak cukup berkelanjutan. Dengan pertumbuhan 6 persen per tahun, maka Indonesia hanya menyamai pencapaian Malaysia dalam 20 tahun kedepan, atau 24 tahun untuk menyamai pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh Wijayanto, Managing Director Paramadina Public Policy mengkritisi pemaparan sebelumnya.
UNIVERSITAS PARAMADINA
Mahmood Pradhan, Senior Advisor IMF menyampaikan fakta pertumbuhan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi antarnegara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia yang memang lebih menonjol. ”Salah satunya karena pemulihan cepat yang terjadi di negara-negara di Asia,” tuturnya. Acara yang berlangsung pada 17/5 ini dipandu oleh Dinna Wisnu, Direktur Paramadina Graduate School.
Menyebut 'Sri Mulyani Effect' dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, Fauzi Ichsan ekonom senior Standard Chartered menyampaikan bahwa investor memandang positif reformasi birokrasi yang digulirkan mantan menteri keuangan tersebut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di sektor konsumsi dan lemah di bidang industri. Untuk jangka panjang, Pertumbuhan Indonesia dipandang tidak cukup berkelanjutan. Dengan pertumbuhan 6 persen per tahun, maka Indonesia hanya menyamai pencapaian Malaysia dalam 20 tahun kedepan, atau 24 tahun untuk menyamai pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia. Demikian disampaikan oleh Wijayanto, Managing Director Paramadina Public Policy mengkritisi pemaparan sebelumnya.
UNIVERSITAS PARAMADINA
Ancaman PHK Terkait Perdagangan Bebas ASEAN-China Bisa Dicegah
Implementasi dari Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China berimplikasi pada meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja. Ini bisa dicegah jika produktivitas, kompetensi, dan disiplin pekerja Indonesia meningkat sehingga daya saing juga meningkat.
Pendapat itu berkembang dalam dialog nasional ”Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, yang diselenggarakan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada DKI di Jakarta, Kamis (11/2/10).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pidato tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Myra Maria Hanartani mengungkapkan, beberapa sektor usaha akan terpukul akibat perjanjian itu, antara lain tekstil. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot, dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk menghindari PHK. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja.
Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, mewakili kalangan dunia usaha, mengatakan bahwa pemerintah bisa mengurangi ancaman PHK dengan berupaya untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia.
Menanggapi pendapat itu, Direktur Jenderal ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun mengungkapkan keyakinannya bahwa arus investasi langsung dari China akan tetap naik. Dia menjelaskan, perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS pada 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS pada 2008.
”Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Pemerintah akan berunding lagi, meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanuddin Rahmat menambahi, stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan Pemerintah China kepada investor memberikan kenyamanan berinvestasi. ”Indonesia harus memberikan hal serupa jika ingin menarik investor,” saran dia.
www.portalhr.com
Pendapat itu berkembang dalam dialog nasional ”Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Sektor Ketenagakerjaan Indonesia”, yang diselenggarakan Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada DKI di Jakarta, Kamis (11/2/10).
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam pidato tertulis yang dibacakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Myra Maria Hanartani mengungkapkan, beberapa sektor usaha akan terpukul akibat perjanjian itu, antara lain tekstil. Pangsa pasar domestik industri tekstil nasional terus merosot, dari 57 persen pada 2005 menjadi 23 persen pada 2008.
Pemerintah, kata Muhaimin, sedang meninjau ulang beberapa peraturan ketenagakerjaan, antara lain soal pengupahan dan pemakaian tenaga kerja asing. Ini dilakukan untuk menghindari PHK. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempromosikan kewirausahaan untuk memperluas kesempatan kerja.
Presiden Direktur Indomobil Gunadi Sindhuwinata, mewakili kalangan dunia usaha, mengatakan bahwa pemerintah bisa mengurangi ancaman PHK dengan berupaya untuk fokus menarik investasi dari China ke Indonesia.
Menanggapi pendapat itu, Direktur Jenderal ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun mengungkapkan keyakinannya bahwa arus investasi langsung dari China akan tetap naik. Dia menjelaskan, perdagangan bebas mampu meningkatkan investasi langsung China ke Indonesia dari 11,8 juta dollar AS pada 2005 menjadi 173,9 juta dollar AS pada 2008.
”Indonesia tidak mungkin menarik diri dari perkembangan pasar global. Pemerintah akan berunding lagi, meminta pengunduran waktu implementasi beberapa pos tarif demi melindungi industri dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasanuddin Rahmat menambahi, stabilitas politik, kesiapan infrastruktur, dan dukungan Pemerintah China kepada investor memberikan kenyamanan berinvestasi. ”Indonesia harus memberikan hal serupa jika ingin menarik investor,” saran dia.
www.portalhr.com
SDM Indonesia dalam Persaingan Global
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan
SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita
abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada
krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya
sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat
terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia
masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan
kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan
kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus
meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja
yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di
Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia
lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena
penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim
pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh
produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil
tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan
manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini
merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi
global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.
Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini
menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah
saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan
saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia
secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan
SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang
menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan
kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum
sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan
mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih
disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan
tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya
efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan
internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World
Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8),
Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam
bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan
sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan
dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti
penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh
diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di
dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi
yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai
contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik
yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan
nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi
menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan
teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia,
tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar
domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor
yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun
keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian
berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi
dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu
tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.
Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan
dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan
merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun
pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun
sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi,
penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM
semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang
harus dikedepankan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada
era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada
cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan
perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya
kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya
memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang
mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan
belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di
sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang
diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang
dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan
belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah
diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk
mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki
politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan
pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan
terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain
Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah
bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa?
Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan
pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta
akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan
sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya
masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin
menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat
sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link
and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh
kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini
adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki,
yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses
pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan
manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses
ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni
sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat
sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan
local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab
meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun
apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka
ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh: Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html
SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita
abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu:
Pertama adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada
krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya
sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat
terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta.
Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia
masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan
kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan
kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus
meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja
yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di
Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia
lebih dari 300.000 orang.
Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena
penganguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim
pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.
Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh
produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil
tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan
manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini
merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi
global.
Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk kembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu.
Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Ini
menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah
saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan
saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia
secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumberdaya daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan
SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional.
Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang
menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan
kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum
sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan
mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih
disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan
tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya
efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan
internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World
Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8),
Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).
Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam
bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan
sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan
dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti
penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruh
diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di
dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi
yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai
contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia --baik
yang berdomisili di kota maupun di desa-- menuju pada selera global.
Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan
nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi
menjadi semakin cepat karena "less papers/documents" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan
teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.
Masalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan.
Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia,
tidak akan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impor dapat mengancam posisi pasar
domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yang bersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor
yang desisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun
keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian
berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi
dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari bisnis corporate.
Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu
tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.
Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan
dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan
merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun
pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun
sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi,
penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM
semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang
harus dikedepankan.
Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya missalocation of human resources. Pada
era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada
cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan
perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya
kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.
Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya
memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang
mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan
belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di
sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang
diciptakan pemerintah.
Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yang dibutuhkan oleh struktur bangsa yang
dapat memperkuat kemandirian bang sa. Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan
belum terjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problem struktural seperti telah
diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telah terjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk
mempertahankan kekuasaan. Pemilu 1999 yang konon merupakan pemilu paling demokratis telah menciptakan oligarki
politik dan ekonomi. Oligarki ini justru bisa menjadi alasan mengelak terhadap pertanggungjawaban setiap kegagalan
pembangunan.
Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belum mampu mengoreksi kecenderungan
terciptanya konsentrasi ekonomi yang memang telah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain
Indonesia kekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah
bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasi perdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa?
Bukankah harapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTO masalah kemiskinan dan
pengangguran akan terpecahkan.
Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikan terhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta
akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan
sumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadi bukannya terselesaikannya
masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin
menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan link and match mendapat tempat
sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide link
and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh
kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam hal ini
adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnya berbasis sumberdaya yang dimiliki,
yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalau strategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses
pengulangan kegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luar negeri, teknologi, dan
manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalam kerangka mikro hanya semakin memperkuat proses
ketergantungan tersebut.
Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisi wilayah yang strategis (geo strategis), yakni
sebagai negara kepulauan dengan luas laut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaat
sumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunan yang diciptakan tidak membangkitkan
local genuin. Yang terjadi adalah sumber kekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab
meskipun andaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadap semua level IPTEK, namun
apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak berbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka
ketergantungan ke luar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.
Oleh: Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi
Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html
Sunday 16 October 2011
Analisis SWOT
Dea Ramandha
Rabu, 10 November 2010
ANALISIS SWOT PERUSAHAAN NOKIA
A. PENGERTIAN
PROSES MANAJEMEN STRATEGIS adalah sebuah proses delapan langkah yang mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan atau penerapan dan evaluasi.
SWOT merupakan kependekan dari Strenght (kekuatan) Weakness (kelemahan) Opportunity (kesempatan) dan Threat (ancaman / virus).
Selain empat komponen dasar ini, analisa SWOT, dalam proses penganalisaannya akan berkembang menjadi beberapa Subkomponen yang jumlahnya tergantung pada kondisi organisasi. Sebenarnya masing-masing subkomponen adalah pengejawantahan dari masing-masing komponen, seperti Komponen Strength mungkin memiliki 12 subkomponen, Komponen Weakness mungkin memiliki 8 subkomponen dan seterusnya.
MATRIK SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka KEKUATAN (Strengths) dan KELEMAHAN (Weaknesses).
EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka KESEMPATAN (Opportunities) dan ANCAMAN (Threats).
STRATEGI SO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
STRATEGI WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
STRATEGI ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
STRATEGI WT adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
kekuatan yang dimaksud disini adalah kekuatan suatu perusahaan mengelola kinerja perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.
saya akan memberikan salah satu contoh SWOT di perusahaan handphone NOKIA
• Strenght
kekuatan yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. memiliki brand-image yang melekat di masyarakat
2. Desain produk-produk Nokia sangat baik dan diunggulkan.
3. Nokia merupakan supplier high-end mobile handsets.
4. Teknologi yang diciptakannya mengikuti perkembangan jaman.
5. Nokia senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya
6. Nokia menawarkan produk-produk yang berkualitas
• Weakness
kelemahan yang terdapat pada perusahan NOKIA
1. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Nokia kepada para pesaingnya.
2. Pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas.
3. Budaya Korea yang lebih menekankan hirerki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda
4. Untuk beberapa versi Handphone yang di ciptakan, masih banyak kesalahan di bagian software dan komponen handphone
• Opportunity
kesempatan yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. Produk-produk yang ditawarkan Nokia merupakan produk teknologi terkini, yang sangat di cari orang
baik dari segi design maupun applikasi yang ada
2. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan.
3. Tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan tercanggih.
4. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar.
• Threat
ancaman yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. Munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain
2. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualias yang tidak kalah bagus
3. Terjadinya krisis financial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat
4. Era globalisasi yang dapat mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia.
Rabu, 10 November 2010
ANALISIS SWOT PERUSAHAAN NOKIA
A. PENGERTIAN
PROSES MANAJEMEN STRATEGIS adalah sebuah proses delapan langkah yang mencakup perencanaan strategis, pelaksanaan atau penerapan dan evaluasi.
SWOT merupakan kependekan dari Strenght (kekuatan) Weakness (kelemahan) Opportunity (kesempatan) dan Threat (ancaman / virus).
Selain empat komponen dasar ini, analisa SWOT, dalam proses penganalisaannya akan berkembang menjadi beberapa Subkomponen yang jumlahnya tergantung pada kondisi organisasi. Sebenarnya masing-masing subkomponen adalah pengejawantahan dari masing-masing komponen, seperti Komponen Strength mungkin memiliki 12 subkomponen, Komponen Weakness mungkin memiliki 8 subkomponen dan seterusnya.
MATRIK SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka KEKUATAN (Strengths) dan KELEMAHAN (Weaknesses).
EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka KESEMPATAN (Opportunities) dan ANCAMAN (Threats).
STRATEGI SO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
STRATEGI WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
STRATEGI ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.
STRATEGI WT adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
kekuatan yang dimaksud disini adalah kekuatan suatu perusahaan mengelola kinerja perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.
saya akan memberikan salah satu contoh SWOT di perusahaan handphone NOKIA
• Strenght
kekuatan yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. memiliki brand-image yang melekat di masyarakat
2. Desain produk-produk Nokia sangat baik dan diunggulkan.
3. Nokia merupakan supplier high-end mobile handsets.
4. Teknologi yang diciptakannya mengikuti perkembangan jaman.
5. Nokia senantiasa melakukan inovasi-inovasi pada perkembangan produknya
6. Nokia menawarkan produk-produk yang berkualitas
• Weakness
kelemahan yang terdapat pada perusahan NOKIA
1. Adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Nokia kepada para pesaingnya.
2. Pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas.
3. Budaya Korea yang lebih menekankan hirerki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda
4. Untuk beberapa versi Handphone yang di ciptakan, masih banyak kesalahan di bagian software dan komponen handphone
• Opportunity
kesempatan yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. Produk-produk yang ditawarkan Nokia merupakan produk teknologi terkini, yang sangat di cari orang
baik dari segi design maupun applikasi yang ada
2. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang sudah merupakan suatu kebutuhan.
3. Tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan tercanggih.
4. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar.
• Threat
ancaman yang terdapat pada perusahaan NOKIA
1. Munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain
2. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualias yang tidak kalah bagus
3. Terjadinya krisis financial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat
4. Era globalisasi yang dapat mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia.
Departementalisasi
Macam/Jenis Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi / Departementalisasi Perusahaan Bisnis
Wed, 10/10/2007 - 8:23pm — godam64
Pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan struktur yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian bagian tugas kerja.
Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam suatu unit, divisi, bagian ataupun departemen dengan tugas pekerjan yang berkaitan diadakan kegaitan departementalization atau departementalisasi.
Pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam :
1. Departementalisasi Menurut Fungsi
Pada pembagian ini orang yang memiliki fungsi yang terikat dikelompokkan menjadi satu. Umum terjadi pada organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dengan produksi lini produk yang tidak banyak. Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran, umum, produksi, dan lain sebagainya.
2. Departementalisasi Menurut Produk / Pasar
Pada jenis departementalisasi ini orang-orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departementalisasi menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya.
3. Departementalisasi Organisasi Matrix / Matriks
Bentut organisasi matriks marupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki dua posisi baik secara fungsi maupun proyek sehingga otomatis akan memiliki dua atasan / komando ganda. Proyek biasanya diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap.
Wed, 10/10/2007 - 8:23pm — godam64
Pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan terhubung dalam suatu kesatuan struktur yang menyatu dengan tujuan agar pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian bagian tugas kerja.
Untuk melakukan pengumpulan orang-orang dalam suatu unit, divisi, bagian ataupun departemen dengan tugas pekerjan yang berkaitan diadakan kegaitan departementalization atau departementalisasi.
Pembagian departemen atau unit pada struktur organisasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam :
1. Departementalisasi Menurut Fungsi
Pada pembagian ini orang yang memiliki fungsi yang terikat dikelompokkan menjadi satu. Umum terjadi pada organisasi kecil dengan sumber daya terbatas dengan produksi lini produk yang tidak banyak. Biasanya dibagi dalam bagian keuangan, pemasaran, umum, produksi, dan lain sebagainya.
2. Departementalisasi Menurut Produk / Pasar
Pada jenis departementalisasi ini orang-orang atau sumber daya yang ada dibagi ke dalam departementalisasi menurut fungsi serta dibagi juga ke dalam tiap-tiap lini produk, wilayah geografis, menurut jenis konsumen, dan lain sebagainya.
3. Departementalisasi Organisasi Matrix / Matriks
Bentut organisasi matriks marupakan gabungan dari departementalisasi menurut fungsional dan departementalisasi menurut proyek. Seorang pegawai dapat memiliki dua posisi baik secara fungsi maupun proyek sehingga otomatis akan memiliki dua atasan / komando ganda. Proyek biasanya diadakan secara tidak menentu dan sifatnya tidak tetap.
Organizing
Struktur Organisasi Perusahaan
Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka pencapian tujuan perusahan akan lebih terarah. Selain itu denga struktur organisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, P.T. TIFICO Tbk menerapkan struktur organisasi fungsional dimana organisasi menrut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu aktivitas yang disebut fungsi dalam satu group. P.T. TIFICIO Tbk mempunyai empat group yaitu group administrasi ( Administrasi Group ), group produksi ( Production Group ), group machinery ( Machinery Group ), ISO 9002 & 14000 Project. Namun disamping beberapa departemen dan sub departemen, seperti di tunjukkan dalam lampiran 1.
Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi pada P.T. TIFICO Tbk secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :
General Manager Manufacturing (GMM)
Memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kelangsungan hidup perusahaan . Dalam menjalankan tugasnya GMM dibantu oleh empat divisi.
Division
Memimpin group dan bertanggung jawab atas beberapa departemen yang ada dibawahnya. Ada empat group dalam struktur organisasi P.T. TIFICO Tbk yaitu : group administrasi, group produksi, group machinery, dan ISO 9002 & 14000 Project
Safety and Environmental Control Departement
Departemen ini bertugas memberikan pembinaan mengenai keselamatan kerja karyawan, membuat standar pakaian dan alat kerja sehingga dalam bekerja karyawan mendapatkan jaminan keselamatan dan apabila terjadi kecelakaan perusahaan akan bertanggung jawab, sepenuhnya dengan catatan ketika kecelakaan terjadi karyawan telah memakai pakaian dan alat keselamatan kerja sesuai standar perusahaan. Bertanggung Jawab atas keberlangsung kondisi lingkungan hidup akibat dampak dari aktivitas produksi perusahaan. Berkaitan dengan hal itu maka departemen ini mengawasi dan mencegah terjadinya polusi dan pecemaran, mengatur gas buang, mengolahan limbah dan emisi.
General Affair Departement
Adalah bagian umum yang bertanggung jawab atas :
1) Penyediaan saranan pakaian dan alat keselamatan kerja seperti sabuk pengaman ( safety belt ), topi (heln met ), baju ( uniform ), sepatu anti setrum.
2) Menyediakan dan memelihara fasilitas kantin, Mushola, poliklinik, apotik, asrama, dan perumahaan ( dormitory and mess) karyawan
3) Menentukan rumah sakit, dokter, apotik yang ditunjuk untuk pelayanan karyawan dan keluarganya.
4) Penyedian alat-alat tenaga kerja
5) Pengawasan kesehatan karyawan
6) Penyediaan air minum
7) Penyediaan sarana transportasi anatr jemput karyawan
8) Serta fungsi sebagai humas misalnya masalah eksternal perusahaan menangani jamsostek, menentukan Rumah Sakit yang dituju.
Personalia Departement
Departement personlia bertanggung jawab atas ketenagakerjaan mulai dari rekruitment karyawan, penggajian, kenaikan jabatan (promosi), penilaian prestasi kerja, penghargaan karyawan secara langsung maupun tidak langsung, pengadaan keamanan (securty) perusahaan
Accounting Departememt
Bertanggung jawab terhadap masalah keuangan, adapun untuk mengaudit keuangan perusahaan dilakukan oleh tim audit dari kuar perusahaan
Purchasing 1 & 2 Departememt
Purchasing 1 bertanggung jawab dalam penyediaan pergudangan dan penyediaan bahan baku ( lokal maupun import ), sedangkan Purchasing 2 bertanggung jawab dalm masalah transportasi bahan baku dan barang produksi.
Polymerrization Production Departement
Mempunyai tugas pokok membuat bahan baku untuk produksi, berupa chips yang diproses dari bahan pokoknya yaitu : Ethelyne Glycol (EG) dan Terepthalic Pure Acid (TPA).
Polymer Tecnology Departement
Melakukan riset dan pengembangan bahan baku chips
Staple Fiber Production Departement
Departement yang tugas pokoknya memproduksi kapas polyester ( Staple Fiber)
Staple fiber Tecnology Departement
Mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan produk kapas polyester.
FOY Production Departement
Departement yang menghasilkan benang polyester dengan berbagai macam jenisnya .
Quality Departement
Membuat standar kualitas filament yang didasarkan pada hasil riset
Control Departement
Melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses produksi filament.
Spinning Draw Yarn (SDY) Production Departement
Departement yang menghasilkan filament (benang) dengan menggunakan padat teknologi
Draw Texture yarn (DTY) Production Departement
Departement yang membuat texture benang sesuai dengan keinginan konsumen
Maintenance 1 & 2 Departement
Mempunyai tugas pokok menjaga, merawat, dan memperbaiki peralatan mesin-mesin yang ada TIFICO
Electricity & Maintenance Departement
Mempunyai tugas pokok menjaga, merawat dan memperbaiki peralatan eletronika yang ada TIFICO
Utility 1 & 2 Departement
Mempunyai tugas pokok memasok sumber tenaga listrik, air dan netrogen
ISO 9002 Group
Mempunyai tugas pokok mengadakan pengembangan dan pengawasan ISO
Posted by Yudhi at Wednesday, January 23, 2008
Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka pencapian tujuan perusahan akan lebih terarah. Selain itu denga struktur organisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, P.T. TIFICO Tbk menerapkan struktur organisasi fungsional dimana organisasi menrut fungsi menyatukan semua orang yang terlibat dalam satu aktivitas yang disebut fungsi dalam satu group. P.T. TIFICIO Tbk mempunyai empat group yaitu group administrasi ( Administrasi Group ), group produksi ( Production Group ), group machinery ( Machinery Group ), ISO 9002 & 14000 Project. Namun disamping beberapa departemen dan sub departemen, seperti di tunjukkan dalam lampiran 1.
Adapun tugas dan tanggung jawab dari elemen organisasi pada P.T. TIFICO Tbk secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut :
General Manager Manufacturing (GMM)
Memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kelangsungan hidup perusahaan . Dalam menjalankan tugasnya GMM dibantu oleh empat divisi.
Division
Memimpin group dan bertanggung jawab atas beberapa departemen yang ada dibawahnya. Ada empat group dalam struktur organisasi P.T. TIFICO Tbk yaitu : group administrasi, group produksi, group machinery, dan ISO 9002 & 14000 Project
Safety and Environmental Control Departement
Departemen ini bertugas memberikan pembinaan mengenai keselamatan kerja karyawan, membuat standar pakaian dan alat kerja sehingga dalam bekerja karyawan mendapatkan jaminan keselamatan dan apabila terjadi kecelakaan perusahaan akan bertanggung jawab, sepenuhnya dengan catatan ketika kecelakaan terjadi karyawan telah memakai pakaian dan alat keselamatan kerja sesuai standar perusahaan. Bertanggung Jawab atas keberlangsung kondisi lingkungan hidup akibat dampak dari aktivitas produksi perusahaan. Berkaitan dengan hal itu maka departemen ini mengawasi dan mencegah terjadinya polusi dan pecemaran, mengatur gas buang, mengolahan limbah dan emisi.
General Affair Departement
Adalah bagian umum yang bertanggung jawab atas :
1) Penyediaan saranan pakaian dan alat keselamatan kerja seperti sabuk pengaman ( safety belt ), topi (heln met ), baju ( uniform ), sepatu anti setrum.
2) Menyediakan dan memelihara fasilitas kantin, Mushola, poliklinik, apotik, asrama, dan perumahaan ( dormitory and mess) karyawan
3) Menentukan rumah sakit, dokter, apotik yang ditunjuk untuk pelayanan karyawan dan keluarganya.
4) Penyedian alat-alat tenaga kerja
5) Pengawasan kesehatan karyawan
6) Penyediaan air minum
7) Penyediaan sarana transportasi anatr jemput karyawan
8) Serta fungsi sebagai humas misalnya masalah eksternal perusahaan menangani jamsostek, menentukan Rumah Sakit yang dituju.
Personalia Departement
Departement personlia bertanggung jawab atas ketenagakerjaan mulai dari rekruitment karyawan, penggajian, kenaikan jabatan (promosi), penilaian prestasi kerja, penghargaan karyawan secara langsung maupun tidak langsung, pengadaan keamanan (securty) perusahaan
Accounting Departememt
Bertanggung jawab terhadap masalah keuangan, adapun untuk mengaudit keuangan perusahaan dilakukan oleh tim audit dari kuar perusahaan
Purchasing 1 & 2 Departememt
Purchasing 1 bertanggung jawab dalam penyediaan pergudangan dan penyediaan bahan baku ( lokal maupun import ), sedangkan Purchasing 2 bertanggung jawab dalm masalah transportasi bahan baku dan barang produksi.
Polymerrization Production Departement
Mempunyai tugas pokok membuat bahan baku untuk produksi, berupa chips yang diproses dari bahan pokoknya yaitu : Ethelyne Glycol (EG) dan Terepthalic Pure Acid (TPA).
Polymer Tecnology Departement
Melakukan riset dan pengembangan bahan baku chips
Staple Fiber Production Departement
Departement yang tugas pokoknya memproduksi kapas polyester ( Staple Fiber)
Staple fiber Tecnology Departement
Mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan produk kapas polyester.
FOY Production Departement
Departement yang menghasilkan benang polyester dengan berbagai macam jenisnya .
Quality Departement
Membuat standar kualitas filament yang didasarkan pada hasil riset
Control Departement
Melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses produksi filament.
Spinning Draw Yarn (SDY) Production Departement
Departement yang menghasilkan filament (benang) dengan menggunakan padat teknologi
Draw Texture yarn (DTY) Production Departement
Departement yang membuat texture benang sesuai dengan keinginan konsumen
Maintenance 1 & 2 Departement
Mempunyai tugas pokok menjaga, merawat, dan memperbaiki peralatan mesin-mesin yang ada TIFICO
Electricity & Maintenance Departement
Mempunyai tugas pokok menjaga, merawat dan memperbaiki peralatan eletronika yang ada TIFICO
Utility 1 & 2 Departement
Mempunyai tugas pokok memasok sumber tenaga listrik, air dan netrogen
ISO 9002 Group
Mempunyai tugas pokok mengadakan pengembangan dan pengawasan ISO
Posted by Yudhi at Wednesday, January 23, 2008
Decision Making
PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLANNING)
Posted: April 21, 2009 by Rahmaddin MY in Serba Serbi
9
Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung.
Banyak perencanaan pemerintah yang gagal gara-gara apa yang direncanakan tersebut tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Bahkan kadang-kadang alih – alih prrgram yang dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat, akan tetapi pada akhirnya ternyata malah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Artinya pemerintah selalu memberikan ikan, bukan kail seperti yang sering disampaikan oleh beberapa pakar. Melihat kenyataan ini, timbul tanda tanya besar bagi perencana, kenapa hal ini terjadi. Tulisan singkat ini berusaha mendeskripsiklan kajian perencanaan dalam perspektif yang mendasar berkaitan dengan filosofi , tujuan dan proses perencanaan tanpa pretensi dapat menjelaskan semuanya.
Dengan demikian, menurut Tjokroamidjojo (1992, 14) terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, yakni :
· Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
· Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
· Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.
· Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit.
· Jangka waktu pencapaian tujuan.
Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha , produsen , metode dan jawdal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian maka perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan , bagaimana , bilamana dan oleh siapa (Aji dan Sirait , 1982).
Secara teknis, perencanaan pembangunan daerah menurut Piran Wiroatmodjo dkk ( 2001 ; 42 ), terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut :
1. Persiapan Perencanaan.
2. Pengumpulan dan analisis data.
3. Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan (visi pembangunan total).
4. Penentuan Strategi pembangunan daerah.
5. Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sector pembangunan.
6. Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada setiap sasaran pada setiap sector.
Type/Jenis Perencanaan
Ada dua tipe dasar perencanaan dasar yaitu (James Af Stoner dan R . Edward Freeman, 1994) :
1. Perencanan strategis, perencanaan yang dilakukan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas, dan
2. Perencanaan operasional , perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perencanan strategis akan diimplementasikan dalam kegiatan sehari – hari.
2. PANDANGAN UMUM (GENERAL OBJECTIVES)
Sebelumnya banyak dari rencana dan perencanaan dibuat sebagai suatu keperluan , baik secara sosial maupun ekonomi . Tujuan utama dari catatan ini yaitu adanya pertimbangan yang disebabkan oleh dua pemikiran : 1) menyangkut lingkungan dimana masyarakat tinggal (Beer 1975 : Emery 1974). 2) kepercayaan terhadap tindakan manusia yang rasional dalam meningkatkan kondisi kehidupan (Ozbekhan 1968).
Perencanaan adalah suatu format yang diintervensi dengan tujuan mempengaruhi perubahan struktur sosial yang secara sadar dan masuk akal untuk dilakukan . Segi pandangan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Faludi (1973) yang mengakui bahwa Perencanaan merupakan suatu tindakan dengan kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format dari akibat proses perencanaan yang masuk akal dan benar-benar memiliki kasus. Pandangan perencanaan ini serupa di dalam konteks yang berbeda dengan sistem operasional riset. Quade (1968) menggambarkan dengan analisa sistem yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat keputusan dengan menyelidiki semua masalah , mencari sampai dapat sasaran dan beberapa alternatif tindakan. Pandangan lain mengemukakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas yang tujuan utamanya mengarah untuk memproduksi perubahan terhadap sikap dan prilaku individu. Roger Everett (1962) membicarakan tentang “Difusi Inovasi” dalam konteks ini telah menguji beberapa cara yang inovatif seperti gagasan baru dan praktek yang diadopsi oleh komunitas atau kelompok yang berbeda. Disini perhatian terpusat pada perubahan di dalam pola sosial tradisional.
Sehingga sampailah pada pertanyaan yang menyangkut struktur strategi perencanaan. Tetapi barangkali secara realitas adalah bagaimana cara mengembangkan struktur tersebut dan dapat diambil beberapa konsep tentang perencanaan dalam mencapai sasaran perencanaan yaitu :
* Menetapkan kerangka kerja untuk tindakan dasar masa depan diatas kepentingan masyarakat.
* Menyiapkan visi terpadu untuk mengorganisir.
* Menyiapkan suatu alat ukur yang layak dan akurat serta menetapkan target yang dievaluasi .
· Mengurangi dan merespon dari kebutuhan masyarakat dan pemilik lain.
· Lebih fleksibel dan mudah diperbaharui.
· Lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan lebih sangat berarti jika dihubungkan dengan operasional perencanaan dan keuangan.
Dengan memperkenalkan konsep perencanaan ini struktur bisa terbentuk baik dalam skala ukuran besar maupun kecil sehingga menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
3. PROSES PERENCANAAN
Proses perencanaan dalam manajemen merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berapa ukuran dan jumlahnya, siapa saja yang akan melaksanakan dan mengendalikannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Gagasan mengenai perencanaan pada awalnya berkembang dari pemikiran ekonomi yang didasarkan pada masalah kebutuhan, yakni bagaimana pengaturan sumber-sumber yang terbatas dari suatu kebutuhan yang besar, luas dan terus berkembang. Dalam konteks ini termuat dimensi kalkulasi, prediksi dan pengaturan.
Tahap implementasi sebagai salah satu bagian dalam proses perencanaan merupakan pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang telah diambil (diputuskan) dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia (manusia dan finansial) oleh unit-unit administrasi. Kamus Webster (Wahab, 2001; 64), merumuskan bahwa mengimplementasikan (to implement) diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (to provide the means for carrying out), menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (to give practical effect to). Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2001 ; 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (those actions by public or private individuals (or groups)that are directed at the achievement of objectives seth for in prior policy decisions).
Menurut Thompson dan Strickland (1996) ada banyak pendekatan dalam melakukan perencanaan, yaitu:
1. The Master Strategist Approach, dimana proses perencanaan sangat didominasi oleh satu orang yang disebut sebagai ahli strategi. Perencanaan ini sesuai untuk organisasi yang masih bersifat sederhana dengan banyak staf karyawan yang masih belum siap untuk melakukan perencanaan.
2. The Delegate it to others, pendekatan dimana pemimpin cenderung untuk melemparkan pekerjaan perencanaan kepada level manajemen dibawahnya. Biasanya pemimpin yang melakukan hal ini kurang menguasai bidang usaha yang dipimpinnya.
3. Model collaborative approach yang merupakan kerja dari seluruh anggota organisasi. Pendekatan ini akan memberdayakan anggota organisasi pada level menengah dan bawah, serta selaras dengan kepentingan dan keinginan pimpinan.
4. The Champion approach, cara pembuatan perencanaan usaha yang biasanya dilakukan pada organisasi yang terdiversifikasi dan berskala besar, dimana pimpinan puncak tinggal melakukan koreksi dan evaluasi dari perencanaan yang diajukan oleh unit bisnis-unit bisnisnya.
Penentuan pendekatan dalam proses perencanaan strategis merupakan langkah awal yang penting dan menentukan untuk peluang diterapkannya strategi yang akan direncanakan. Pemilihan pendekatan ini sangatlah ditentukan oleh sifat dan skala organisasi, model dan kompetensi kepemimpinan, serta kapasitas dan kemampuan staf organisasi untuk melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan usaha, maka langkah penting selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan rencana usaha.
.Mengadaptasi pemikiran Thompson dan Strickland, di Indonesia dalam merencanakan pembangunan dapat dikategorikan kedalam perencanaan Model collaborative approach atau perencanaan partisipatif, dimana semua unsur masyarakat diharapkan terlibat aktif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Model ini menjadi acuan dalam proses-proses pembangunan karena lebih sesuai dengan kultur Indonesia dimana sistem kekerabatan, gotong royong dan musyawarah merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Dari model perencanan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik yaitu :
§ Tahap Perencanan melahirkan Sense of identification
§ Tahap implementasi melahirkan sense of integrity (rasa kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan)
§ Tahap pemanfaatan hasil melahirkan sense of belonging (rasa memiliki)
§ Tahap evaluasi melahirkan sense of responsibility (rsa ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang termanifestasi dalam bentuk pengawasan secara berlanjut).
Adapun strategi pengembangan partisipasi meliputi :
§ Strategi penyadaran masyarakat (dari sisis peranan aparat pemerintah local)
§ Rencana pembangunan harus disesain dalam skala kecil, dalam skala organisasi pelaksana kecil, wilayah operasinya kecil, target penerima manfaat kecil.
§ Berdimensi self-help (menolong diri sendiri)
Lima tahap dalam metode perencanaan partisipatif :
1. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data.
Prisnsip-prinsip pengumpulan data :
§ Pengumpulan data dilakukan oleh anggota masyarakat
§ Data minimal harus menjadi prinsip
§ Data yang dikumpulkan harus disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan
§ Peralatan pengumpulan data, format data, bentuk-bentuk survey harus sesesderhana mungkin agar mudah dipahami dan dapat ditabulasi sendiri oleh anggota masyarakat
§ Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sukarela (mobilisasi, pelatihan, perencanan dan manajemen)
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan, harus diperhatikan :
§ Kebutuhan masyarakat dengan memberikan prioritas kepada kebutuhan kelompok yang lebih dominant (banyak)
§ Kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah dan kesediaannya untuk menyediakan sumberdaya.
§ Tahapan (urutan) penyelesaian masalah harus didasarkan kepada jumlah dan besarnya masalah yang dihadapi
§ Keterkaitan dengan masalah yang satu dengan yang lain karena mungkin masalah yang satu dipengaruhi atau disebabkan oleh masalah lainnya.
3. Analisis Kesulitan dan Hambatan
ü Strategi Pembatasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ang dihadapi, karena strategi ini dapat memformulasikan kecenderungan-kecenderungan social, ekonomi dan kondisi geografis serta ketersedian sumberdaya.
ü Beberapa hal penting dari suatu strategi adalah :
o Menetapkan tanggung jawab untuk tugas tertentu dan menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika kualifikasi tenaga yang dibutuhkan tidak tersedia mak dibentuk pelatihan seseuai dengan kebutuhan. Memperhatikan kebutuhan tekhnis.
o Paket pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap jenis input.
o Melengkapi struktur organisasi dan keterkaitan dengan instansi pemerintah untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
o Rencana pelaksanaan yang detail dari setiap aktivitas.
o Menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan, sumber-sumber pendanaan (pemerintah, masyarakat, dsb).
o Mendisain system monitoring yang partisipatif.
o Penyusunan kerangka perencanaan pembangunan.
1. Penetapan Tujuan :
§ Tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian tentang masalah yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.
- Keterkaitan antara tujuan yang berbeda.
- Tujuan yang ditetapkan dapat diterima oleh senua komponen masyarakat.
- Kelayakan pencapaian tujuan diuji berdasarkan ketersediaan input (tenaga, bahan baku, pembiayaan dari pemerintah, masyarakat, swasta)
- Jangka waktu pencapaian tujuan harus jelas.
- Lokasinya spesifik
- Menetapkan kelompok sasaran.
5. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan
Sejumlah kelompok silibatkan dalam masyarakat (kolaborasi) :
- Kelembagaan penduduk local
- Pemerintah
- L S M
- Swasta
- Lembaga Internasional
Menurut Pian Wiroatmodjo dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan usulan/aspirasi dari masyarakat, (keterpaduan bottom up – top down planning) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musbangdes).
2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan.
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Kabupaten/Kota.
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Propinsi.
5. Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) sebagai forum kebersamaan antar propinsi pada wilayah regional yang bersangkutan.
6. Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) sebagai forum perencanaan pembangunan di Pusat menjelang penyusunan RAPBN.
Dalam proses ini perlu mendapat perhatian adalah perlunya upaya terus menerus meningkatkan kualitas bottom up planning. Agar didapat perencanaan yang mencerminkan kondisi yang ada dan dihadapi oleh masyarakat di tingkat bawah. Sehingga pada akhirnya nanti pada saatnya pelaksanaan akan mendapatkan simpati dan pastisipasi masyarakat secara penuh, mengingat pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan hasil aspirasi dan benar-benar pemecahan permasalahan yang sedang dihadapinya.
Dari perencanaan yang baik tersebut diharapkan dapat tersaring kebutuhan masyarakat yang mana yang benar-benar mendapatkan prioritas pemecahan utama dan mana yang mendapatkan prioritas berikutnya, sehingga dari perencanaan inilah diharapkan partisipasi masyarakat muncul dan pemberdayaan sumber daya manusia yang optimal. Pada akhirnya akan mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang madani (Civil Society) seperti yang dicita-citakan oleh pemerintahan sekarang.
Posted: April 21, 2009 by Rahmaddin MY in Serba Serbi
9
Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang perencanaan, kita dihadapkan pada pertanyaan apakah suatu rencana berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan mendasar ini kiranya aktual diajukan manakala kita melihat realitas keseharian yang menunjukkan banyaknya kegagalan akibat perencanaan yang salah dan tidak tepat. Kesalahan perencanaan dapat berada pada awal perencanaan itu sendiri ataupun pada saat proses perencanaan itu berlangsung.
Banyak perencanaan pemerintah yang gagal gara-gara apa yang direncanakan tersebut tidak mempunyai pijakan yang relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Bahkan kadang-kadang alih – alih prrgram yang dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat, akan tetapi pada akhirnya ternyata malah menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Artinya pemerintah selalu memberikan ikan, bukan kail seperti yang sering disampaikan oleh beberapa pakar. Melihat kenyataan ini, timbul tanda tanya besar bagi perencana, kenapa hal ini terjadi. Tulisan singkat ini berusaha mendeskripsiklan kajian perencanaan dalam perspektif yang mendasar berkaitan dengan filosofi , tujuan dan proses perencanaan tanpa pretensi dapat menjelaskan semuanya.
Dengan demikian, menurut Tjokroamidjojo (1992, 14) terdapat 5 (lima) hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan ataupun perencanaan pembangunan, yakni :
· Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya.
· Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
· Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-alternatifnya yang terbaik.
· Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang konkrit.
· Jangka waktu pencapaian tujuan.
Perencanaan adalah merumuskan tujuan usaha , produsen , metode dan jawdal pelaksanaannya di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi di masa yang akan datang dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian maka perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan , bagaimana , bilamana dan oleh siapa (Aji dan Sirait , 1982).
Secara teknis, perencanaan pembangunan daerah menurut Piran Wiroatmodjo dkk ( 2001 ; 42 ), terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur perencanaan sebagai berikut :
1. Persiapan Perencanaan.
2. Pengumpulan dan analisis data.
3. Penentuan hasil yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan (visi pembangunan total).
4. Penentuan Strategi pembangunan daerah.
5. Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sector pembangunan.
6. Penentuan strategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada setiap sasaran pada setiap sector.
Type/Jenis Perencanaan
Ada dua tipe dasar perencanaan dasar yaitu (James Af Stoner dan R . Edward Freeman, 1994) :
1. Perencanan strategis, perencanaan yang dilakukan oleh para manajer puncak dan menengah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih luas, dan
2. Perencanaan operasional , perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perencanan strategis akan diimplementasikan dalam kegiatan sehari – hari.
2. PANDANGAN UMUM (GENERAL OBJECTIVES)
Sebelumnya banyak dari rencana dan perencanaan dibuat sebagai suatu keperluan , baik secara sosial maupun ekonomi . Tujuan utama dari catatan ini yaitu adanya pertimbangan yang disebabkan oleh dua pemikiran : 1) menyangkut lingkungan dimana masyarakat tinggal (Beer 1975 : Emery 1974). 2) kepercayaan terhadap tindakan manusia yang rasional dalam meningkatkan kondisi kehidupan (Ozbekhan 1968).
Perencanaan adalah suatu format yang diintervensi dengan tujuan mempengaruhi perubahan struktur sosial yang secara sadar dan masuk akal untuk dilakukan . Segi pandangan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Faludi (1973) yang mengakui bahwa Perencanaan merupakan suatu tindakan dengan kepuasan diri seseorang untuk menyajikan pilihan dalam suatu format dari akibat proses perencanaan yang masuk akal dan benar-benar memiliki kasus. Pandangan perencanaan ini serupa di dalam konteks yang berbeda dengan sistem operasional riset. Quade (1968) menggambarkan dengan analisa sistem yaitu suatu pendekatan sistematis untuk membantu pembuat keputusan dengan menyelidiki semua masalah , mencari sampai dapat sasaran dan beberapa alternatif tindakan. Pandangan lain mengemukakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas yang tujuan utamanya mengarah untuk memproduksi perubahan terhadap sikap dan prilaku individu. Roger Everett (1962) membicarakan tentang “Difusi Inovasi” dalam konteks ini telah menguji beberapa cara yang inovatif seperti gagasan baru dan praktek yang diadopsi oleh komunitas atau kelompok yang berbeda. Disini perhatian terpusat pada perubahan di dalam pola sosial tradisional.
Sehingga sampailah pada pertanyaan yang menyangkut struktur strategi perencanaan. Tetapi barangkali secara realitas adalah bagaimana cara mengembangkan struktur tersebut dan dapat diambil beberapa konsep tentang perencanaan dalam mencapai sasaran perencanaan yaitu :
* Menetapkan kerangka kerja untuk tindakan dasar masa depan diatas kepentingan masyarakat.
* Menyiapkan visi terpadu untuk mengorganisir.
* Menyiapkan suatu alat ukur yang layak dan akurat serta menetapkan target yang dievaluasi .
· Mengurangi dan merespon dari kebutuhan masyarakat dan pemilik lain.
· Lebih fleksibel dan mudah diperbaharui.
· Lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan lebih sangat berarti jika dihubungkan dengan operasional perencanaan dan keuangan.
Dengan memperkenalkan konsep perencanaan ini struktur bisa terbentuk baik dalam skala ukuran besar maupun kecil sehingga menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
3. PROSES PERENCANAAN
Proses perencanaan dalam manajemen merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berapa ukuran dan jumlahnya, siapa saja yang akan melaksanakan dan mengendalikannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Gagasan mengenai perencanaan pada awalnya berkembang dari pemikiran ekonomi yang didasarkan pada masalah kebutuhan, yakni bagaimana pengaturan sumber-sumber yang terbatas dari suatu kebutuhan yang besar, luas dan terus berkembang. Dalam konteks ini termuat dimensi kalkulasi, prediksi dan pengaturan.
Tahap implementasi sebagai salah satu bagian dalam proses perencanaan merupakan pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang telah diambil (diputuskan) dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia (manusia dan finansial) oleh unit-unit administrasi. Kamus Webster (Wahab, 2001; 64), merumuskan bahwa mengimplementasikan (to implement) diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu (to provide the means for carrying out), menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (to give practical effect to). Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2001 ; 65) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (those actions by public or private individuals (or groups)that are directed at the achievement of objectives seth for in prior policy decisions).
Menurut Thompson dan Strickland (1996) ada banyak pendekatan dalam melakukan perencanaan, yaitu:
1. The Master Strategist Approach, dimana proses perencanaan sangat didominasi oleh satu orang yang disebut sebagai ahli strategi. Perencanaan ini sesuai untuk organisasi yang masih bersifat sederhana dengan banyak staf karyawan yang masih belum siap untuk melakukan perencanaan.
2. The Delegate it to others, pendekatan dimana pemimpin cenderung untuk melemparkan pekerjaan perencanaan kepada level manajemen dibawahnya. Biasanya pemimpin yang melakukan hal ini kurang menguasai bidang usaha yang dipimpinnya.
3. Model collaborative approach yang merupakan kerja dari seluruh anggota organisasi. Pendekatan ini akan memberdayakan anggota organisasi pada level menengah dan bawah, serta selaras dengan kepentingan dan keinginan pimpinan.
4. The Champion approach, cara pembuatan perencanaan usaha yang biasanya dilakukan pada organisasi yang terdiversifikasi dan berskala besar, dimana pimpinan puncak tinggal melakukan koreksi dan evaluasi dari perencanaan yang diajukan oleh unit bisnis-unit bisnisnya.
Penentuan pendekatan dalam proses perencanaan strategis merupakan langkah awal yang penting dan menentukan untuk peluang diterapkannya strategi yang akan direncanakan. Pemilihan pendekatan ini sangatlah ditentukan oleh sifat dan skala organisasi, model dan kompetensi kepemimpinan, serta kapasitas dan kemampuan staf organisasi untuk melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan usaha, maka langkah penting selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan rencana usaha.
.Mengadaptasi pemikiran Thompson dan Strickland, di Indonesia dalam merencanakan pembangunan dapat dikategorikan kedalam perencanaan Model collaborative approach atau perencanaan partisipatif, dimana semua unsur masyarakat diharapkan terlibat aktif baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Model ini menjadi acuan dalam proses-proses pembangunan karena lebih sesuai dengan kultur Indonesia dimana sistem kekerabatan, gotong royong dan musyawarah merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Dari model perencanan yang melibatkan partisipasi masyarakat ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik yaitu :
§ Tahap Perencanan melahirkan Sense of identification
§ Tahap implementasi melahirkan sense of integrity (rasa kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan)
§ Tahap pemanfaatan hasil melahirkan sense of belonging (rasa memiliki)
§ Tahap evaluasi melahirkan sense of responsibility (rsa ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang termanifestasi dalam bentuk pengawasan secara berlanjut).
Adapun strategi pengembangan partisipasi meliputi :
§ Strategi penyadaran masyarakat (dari sisis peranan aparat pemerintah local)
§ Rencana pembangunan harus disesain dalam skala kecil, dalam skala organisasi pelaksana kecil, wilayah operasinya kecil, target penerima manfaat kecil.
§ Berdimensi self-help (menolong diri sendiri)
Lima tahap dalam metode perencanaan partisipatif :
1. Pengumpulan, analisis dan interpretasi data.
Prisnsip-prinsip pengumpulan data :
§ Pengumpulan data dilakukan oleh anggota masyarakat
§ Data minimal harus menjadi prinsip
§ Data yang dikumpulkan harus disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan
§ Peralatan pengumpulan data, format data, bentuk-bentuk survey harus sesesderhana mungkin agar mudah dipahami dan dapat ditabulasi sendiri oleh anggota masyarakat
§ Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara sukarela (mobilisasi, pelatihan, perencanan dan manajemen)
2. Identifikasi masalah dan kebutuhan, harus diperhatikan :
§ Kebutuhan masyarakat dengan memberikan prioritas kepada kebutuhan kelompok yang lebih dominant (banyak)
§ Kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah dan kesediaannya untuk menyediakan sumberdaya.
§ Tahapan (urutan) penyelesaian masalah harus didasarkan kepada jumlah dan besarnya masalah yang dihadapi
§ Keterkaitan dengan masalah yang satu dengan yang lain karena mungkin masalah yang satu dipengaruhi atau disebabkan oleh masalah lainnya.
3. Analisis Kesulitan dan Hambatan
ü Strategi Pembatasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ang dihadapi, karena strategi ini dapat memformulasikan kecenderungan-kecenderungan social, ekonomi dan kondisi geografis serta ketersedian sumberdaya.
ü Beberapa hal penting dari suatu strategi adalah :
o Menetapkan tanggung jawab untuk tugas tertentu dan menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika kualifikasi tenaga yang dibutuhkan tidak tersedia mak dibentuk pelatihan seseuai dengan kebutuhan. Memperhatikan kebutuhan tekhnis.
o Paket pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap jenis input.
o Melengkapi struktur organisasi dan keterkaitan dengan instansi pemerintah untuk pelaksanaan suatu kegiatan.
o Rencana pelaksanaan yang detail dari setiap aktivitas.
o Menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan, sumber-sumber pendanaan (pemerintah, masyarakat, dsb).
o Mendisain system monitoring yang partisipatif.
o Penyusunan kerangka perencanaan pembangunan.
1. Penetapan Tujuan :
§ Tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian tentang masalah yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan.
- Keterkaitan antara tujuan yang berbeda.
- Tujuan yang ditetapkan dapat diterima oleh senua komponen masyarakat.
- Kelayakan pencapaian tujuan diuji berdasarkan ketersediaan input (tenaga, bahan baku, pembiayaan dari pemerintah, masyarakat, swasta)
- Jangka waktu pencapaian tujuan harus jelas.
- Lokasinya spesifik
- Menetapkan kelompok sasaran.
5. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan
Sejumlah kelompok silibatkan dalam masyarakat (kolaborasi) :
- Kelembagaan penduduk local
- Pemerintah
- L S M
- Swasta
- Lembaga Internasional
Menurut Pian Wiroatmodjo dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan usulan/aspirasi dari masyarakat, (keterpaduan bottom up – top down planning) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Musyawarah pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musbangdes).
2. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan.
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Kabupaten/Kota.
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) tingkat Propinsi.
5. Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) sebagai forum kebersamaan antar propinsi pada wilayah regional yang bersangkutan.
6. Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) sebagai forum perencanaan pembangunan di Pusat menjelang penyusunan RAPBN.
Dalam proses ini perlu mendapat perhatian adalah perlunya upaya terus menerus meningkatkan kualitas bottom up planning. Agar didapat perencanaan yang mencerminkan kondisi yang ada dan dihadapi oleh masyarakat di tingkat bawah. Sehingga pada akhirnya nanti pada saatnya pelaksanaan akan mendapatkan simpati dan pastisipasi masyarakat secara penuh, mengingat pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan hasil aspirasi dan benar-benar pemecahan permasalahan yang sedang dihadapinya.
Dari perencanaan yang baik tersebut diharapkan dapat tersaring kebutuhan masyarakat yang mana yang benar-benar mendapatkan prioritas pemecahan utama dan mana yang mendapatkan prioritas berikutnya, sehingga dari perencanaan inilah diharapkan partisipasi masyarakat muncul dan pemberdayaan sumber daya manusia yang optimal. Pada akhirnya akan mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang madani (Civil Society) seperti yang dicita-citakan oleh pemerintahan sekarang.
materi planning
Management by objectives
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Management by Objectives (MBO) is a process of defining objectives within an organization so that management and employees agree to the objectives and understand what they need to do in the organization.
The term "management by objectives" was first popularized by Peter Drucker in his 1954 book 'The Practice of Management'.[1]
The essence of MBO is participative goal setting, choosing course of actions and decision making. An important part of the MBO is the measurement and the comparison of the employee’s actual performance with the standards set. Ideally, when employees themselves have been involved with the goal setting and choosing the course of action to be followed by them, they are more likely to fulfill their responsibilities.
According to George S. Odiorne, the system of management by objectives can be described as a process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms of the results expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members.[2]
Contents
[hide]
* 1 Features and Advantages
o 1.1 Unique features and advantages of the MBO process
* 2 Domains and levels
* 3 Practice
* 4 Limitations
* 5 Arguments Against
* 6 See also
* 7 References
[edit] Features and Advantages
[edit] Unique features and advantages of the MBO process
The basic principle behind Management by Objectives (MBO) is for employees to have a clear understanding of the roles and responsibilities expected of them. They can then understand how their activities relate to the achievement of the organization's goal. MBO also places importance on fulfilling the personal goals of each employee.
Some of the important features and advantages of MBO are:
1. Motivation – Involving employees in the whole process of goal setting and increasing employee empowerment. This increases employee job satisfaction and commitment.
2. Better communication and Coordination – Frequent reviews and interactions between superiors and subordinates helps to maintain harmonious relationships within the organization and also to solve many problems.
3. Clarity of goals
4. Subordinates tend to have a higher commitment to objectives they set for themselves than those imposed on them by another person.
5. Managers can ensure that objectives of the subordinates are linked to the organization's objectives.
[edit] Domains and levels
Objectives can be set in all domains of activities (production, marketing, services, sales, R&D, human resources, finance, information systems etc.).
Some objectives are collective, for a whole department or the whole company, others can be individualized.
[edit] Practice
Objectives need quantifying and monitoring. Reliable management information systems are needed to establish relevant objectives and monitor their "reach ratio" in an objective way. Pay incentives (bonuses) are often linked to results in reaching the objectives.
[edit] Limitations
There are several limitations to the assumptive base underlying the impact of managing by objectives, including:
1. It over-emphasizes the setting of goals over the working of a plan as a driver of outcomes.
2. It underemphasizes the importance of the environment or context in which the goals are set. That context includes everything from the availability and quality of resources, to relative buy-in by leadership and stake-holders. As an example of the influence of management buy-in as a contextual influencer, in a 1991 comprehensive review of thirty years of research on the impact of Management by Objectives, Robert Rodgers and John Hunter concluded that companies whose CEOs demonstrated high commitment to MBO showed, on average, a 56% gain in productivity. Companies with CEOs who showed low commitment only saw a 6% gain in productivity.
3. Companies evaluated their employees by comparing them with the "ideal" employee. Trait appraisal only looks at what employees should be, not at what they should do.
When this approach is not properly set, agreed and managed by organizations, self-centered employees might be prone to distort results, falsely representing achievement of targets that were set in a short-term, narrow fashion. In this case, managing by objectives would be counterproductive.
The use of MBO must be carefully aligned with the culture of the organization. While MBO is not as fashionable as it was before, it still has its place in management today. The key difference is that rather than 'set' objectives from a cascade process, objectives are discussed and agreed upon. Employees are often involved in this process, which can be advantageous.
A saying around MBO -- "What gets measured gets done", ‘Why measure performance? Different purposes require different measures’ -- is perhaps the most famous aphorism of performance measurement; therefore, to avoid potential problems SMART and SMARTER objectives need to be agreed upon in the true sense rather than set.
[edit] Arguments Against
MBO has its detractors, notably among them W. Edwards Deming, who argued that a lack of understanding of systems commonly results in the misapplication of objectives.[3] Additionally, Deming stated that setting production targets will encourage resources to meet those targets through whatever means necessary, which usually results in poor quality.[4]
Point 7 of Deming's key principles encourages managers to abandon objectives in favour of leadership because he felt that a leader with an understanding of systems was more likely to guide workers to an appropriate solution than the incentive of an objective. Deming also pointed out that Drucker warned managers that a systemic view was required [5] and felt that Drucker's warning went largely unheeded by the practitioners of MBO.
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Management by Objectives (MBO) is a process of defining objectives within an organization so that management and employees agree to the objectives and understand what they need to do in the organization.
The term "management by objectives" was first popularized by Peter Drucker in his 1954 book 'The Practice of Management'.[1]
The essence of MBO is participative goal setting, choosing course of actions and decision making. An important part of the MBO is the measurement and the comparison of the employee’s actual performance with the standards set. Ideally, when employees themselves have been involved with the goal setting and choosing the course of action to be followed by them, they are more likely to fulfill their responsibilities.
According to George S. Odiorne, the system of management by objectives can be described as a process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms of the results expected of him, and use these measures as guides for operating the unit and assessing the contribution of each of its members.[2]
Contents
[hide]
* 1 Features and Advantages
o 1.1 Unique features and advantages of the MBO process
* 2 Domains and levels
* 3 Practice
* 4 Limitations
* 5 Arguments Against
* 6 See also
* 7 References
[edit] Features and Advantages
[edit] Unique features and advantages of the MBO process
The basic principle behind Management by Objectives (MBO) is for employees to have a clear understanding of the roles and responsibilities expected of them. They can then understand how their activities relate to the achievement of the organization's goal. MBO also places importance on fulfilling the personal goals of each employee.
Some of the important features and advantages of MBO are:
1. Motivation – Involving employees in the whole process of goal setting and increasing employee empowerment. This increases employee job satisfaction and commitment.
2. Better communication and Coordination – Frequent reviews and interactions between superiors and subordinates helps to maintain harmonious relationships within the organization and also to solve many problems.
3. Clarity of goals
4. Subordinates tend to have a higher commitment to objectives they set for themselves than those imposed on them by another person.
5. Managers can ensure that objectives of the subordinates are linked to the organization's objectives.
[edit] Domains and levels
Objectives can be set in all domains of activities (production, marketing, services, sales, R&D, human resources, finance, information systems etc.).
Some objectives are collective, for a whole department or the whole company, others can be individualized.
[edit] Practice
Objectives need quantifying and monitoring. Reliable management information systems are needed to establish relevant objectives and monitor their "reach ratio" in an objective way. Pay incentives (bonuses) are often linked to results in reaching the objectives.
[edit] Limitations
There are several limitations to the assumptive base underlying the impact of managing by objectives, including:
1. It over-emphasizes the setting of goals over the working of a plan as a driver of outcomes.
2. It underemphasizes the importance of the environment or context in which the goals are set. That context includes everything from the availability and quality of resources, to relative buy-in by leadership and stake-holders. As an example of the influence of management buy-in as a contextual influencer, in a 1991 comprehensive review of thirty years of research on the impact of Management by Objectives, Robert Rodgers and John Hunter concluded that companies whose CEOs demonstrated high commitment to MBO showed, on average, a 56% gain in productivity. Companies with CEOs who showed low commitment only saw a 6% gain in productivity.
3. Companies evaluated their employees by comparing them with the "ideal" employee. Trait appraisal only looks at what employees should be, not at what they should do.
When this approach is not properly set, agreed and managed by organizations, self-centered employees might be prone to distort results, falsely representing achievement of targets that were set in a short-term, narrow fashion. In this case, managing by objectives would be counterproductive.
The use of MBO must be carefully aligned with the culture of the organization. While MBO is not as fashionable as it was before, it still has its place in management today. The key difference is that rather than 'set' objectives from a cascade process, objectives are discussed and agreed upon. Employees are often involved in this process, which can be advantageous.
A saying around MBO -- "What gets measured gets done", ‘Why measure performance? Different purposes require different measures’ -- is perhaps the most famous aphorism of performance measurement; therefore, to avoid potential problems SMART and SMARTER objectives need to be agreed upon in the true sense rather than set.
[edit] Arguments Against
MBO has its detractors, notably among them W. Edwards Deming, who argued that a lack of understanding of systems commonly results in the misapplication of objectives.[3] Additionally, Deming stated that setting production targets will encourage resources to meet those targets through whatever means necessary, which usually results in poor quality.[4]
Point 7 of Deming's key principles encourages managers to abandon objectives in favour of leadership because he felt that a leader with an understanding of systems was more likely to guide workers to an appropriate solution than the incentive of an objective. Deming also pointed out that Drucker warned managers that a systemic view was required [5] and felt that Drucker's warning went largely unheeded by the practitioners of MBO.
Thursday 29 September 2011
TEORI MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA PADA PERUSAHAAN YANG MENDORONG KESUKSESAN
Sebagai contoh, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi modern pada faktor-faktor keberhasilan dapat dilihat inter aksi dalam hal-hal berikut:
1. Prinsip-prinsip bisnis dasar dan sistem-sistem target/kontrol
* Keterbukaan yang lebih luas bagi semua yang terlibat
* Transmisi lebih cepat ke pasar
* Reaksi cepat dari pasar
* Sebuah representasi dari realitas yang selengkap mungkin
* Pemasukan dan pencatatan data pada waktu yang tepat (secepat terjadinya)
* Penyimpanan informasi yang lebih up-to-date
* Derajat pengontrolan yang lebih efisien
2. Struktur organisasi yang berorientasikan strategi * Kesesuaian yang lebih baik antara struktur dengan kebutuhan-kebutuhan pasar dan produk
* Fleksibilitas lebih besar melalui hubungan yang dipikirkan dengan lebih matang antara faktor-faktor organisasi yang standar dengan yang tersendiri
* Perbaikan kemampuan organisasi untuk bereaksi
* Tingkat pelayanan yang lebih tinggi
* Sebuah alur komunikasi yang dirancang dengan lebih baik diseluruh organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kompetitif
3. Penggunaan potensi pegawai dengan lebih baik * Pemisahan antara kerja rutin dan kreatif
* Dorongan dan dukungan dari tugas-tugas kreatif
* Kerja tim oleh para spesialis
* Motivasi yang lebih tinggi untuk mencoba hal-hal baru
* Tersedianya data untuk analisis sendiri
4. Gaya kepemimpinan
* Dalam hubungan-hubungan pelanggan internal dan eksternal
* Komunikasi timbal balik yang bebas
* Prosedur-prosedur administrasi yang rasional
5. Orientasi Pelanggan* Informasi yang lebih baik tentang pelanggan
* Layanan advis yang lebih menyeluruh
* Dukungan dalam memecahkan masalah-masalah individual
* Prosedur-prosedur penjualan yang lebih efisien
Pentingnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada faktor-faktor keberhasilan lainnya tidak dapat diabaikan. Pemrosesan informasi semakin menjadi bagian utama dari perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan berhasil.
SUMBER : MASBIED.COM
LINGKUNGAN EKSTERNAL MIKRO SUATU PERUSAHAAN
Lingkungan Eksternal Perusahaan
Lingkungan Eksternal.
Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan societal ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja (industri) organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi.
Ada dua lingkungan yang berpengaruh disini, yaitu lingkungan societal dan lingkungan kerja. Lingkungan societal meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi. Sementara itu, lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lainnya.
SUMBER : Wheelen, Thomas L.; Hunger, David J., “Strategic Management and Business Policy,” 10th Edition , Pearson International Edition, New Jersey, 2006.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (CSR)
Tanggung jawab sosial perusahaan.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.
Sumberdaya manusia
Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan memperjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan [5], terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekruit tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (volunteering) dalam bekerja untuk masyarakat.
Membedakan merek.
Di tengah hiruk pikuknya pasar maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat.[7]. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada dua jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, yaitu corporate social marketing (CSM) dan cause related marketing (CRM). Pada CSM, perusahaan memilih satu atau beberapa isu--biasanya yang terkait dengan produknya--yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat, misalnya melalui media campaign. Dengan terus menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian pada isu itu. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu tersebut. CRM bersifat lebih langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengaitkannya dengan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi pemecahan masalah sosial dan atau lingkungan, kemudian tergerak membeli produk tersebut. Mereka merasa bisa berbelanja sekaligus menyumbang. Perusahaan yang bisa mengkampanyekan CSM dan CRM-nya dengan baik akan mendapati produknya lebih banyak dibeli orang, selain juga mendapatkan citra sebagai perusahaan yang peduli pada isu tertentu.
Sebagai contoh, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi modern pada faktor-faktor keberhasilan dapat dilihat inter aksi dalam hal-hal berikut:
1. Prinsip-prinsip bisnis dasar dan sistem-sistem target/kontrol
* Keterbukaan yang lebih luas bagi semua yang terlibat
* Transmisi lebih cepat ke pasar
* Reaksi cepat dari pasar
* Sebuah representasi dari realitas yang selengkap mungkin
* Pemasukan dan pencatatan data pada waktu yang tepat (secepat terjadinya)
* Penyimpanan informasi yang lebih up-to-date
* Derajat pengontrolan yang lebih efisien
2. Struktur organisasi yang berorientasikan strategi * Kesesuaian yang lebih baik antara struktur dengan kebutuhan-kebutuhan pasar dan produk
* Fleksibilitas lebih besar melalui hubungan yang dipikirkan dengan lebih matang antara faktor-faktor organisasi yang standar dengan yang tersendiri
* Perbaikan kemampuan organisasi untuk bereaksi
* Tingkat pelayanan yang lebih tinggi
* Sebuah alur komunikasi yang dirancang dengan lebih baik diseluruh organisasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kompetitif
3. Penggunaan potensi pegawai dengan lebih baik * Pemisahan antara kerja rutin dan kreatif
* Dorongan dan dukungan dari tugas-tugas kreatif
* Kerja tim oleh para spesialis
* Motivasi yang lebih tinggi untuk mencoba hal-hal baru
* Tersedianya data untuk analisis sendiri
4. Gaya kepemimpinan
* Dalam hubungan-hubungan pelanggan internal dan eksternal
* Komunikasi timbal balik yang bebas
* Prosedur-prosedur administrasi yang rasional
5. Orientasi Pelanggan* Informasi yang lebih baik tentang pelanggan
* Layanan advis yang lebih menyeluruh
* Dukungan dalam memecahkan masalah-masalah individual
* Prosedur-prosedur penjualan yang lebih efisien
Pentingnya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada faktor-faktor keberhasilan lainnya tidak dapat diabaikan. Pemrosesan informasi semakin menjadi bagian utama dari perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan berhasil.
SUMBER : MASBIED.COM
LINGKUNGAN EKSTERNAL MIKRO SUATU PERUSAHAAN
Lingkungan Eksternal Perusahaan
Lingkungan Eksternal.
Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan societal ataupun faktor-faktor spesifik yang beroperasi di dalam lingkungan kerja (industri) organisasi. Variabel-variabel eksternal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dan peluang, yang mana memerlukan pengendalian jangka panjang dari manajemen puncak organisasi.
Ada dua lingkungan yang berpengaruh disini, yaitu lingkungan societal dan lingkungan kerja. Lingkungan societal meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Tekanan ini terutama sering berpengaruh pada keputusan jangka panjang organisasi. Sementara itu, lingkungan kerja memasukkan semua elemen yang relevan dan mempengaruhi organisasi secara langsung. Elemen-elemen tersebut dapat berupa pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan lainnya.
SUMBER : Wheelen, Thomas L.; Hunger, David J., “Strategic Management and Business Policy,” 10th Edition , Pearson International Edition, New Jersey, 2006.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN (CSR)
Tanggung jawab sosial perusahaan.
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (selanjutnya dalam artikel akan disingkat CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang.
Sumberdaya manusia
Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan memperjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan [5], terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan. Akan terjadi peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan merekruit tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. Dengan memiliki suatu kebijakan komprehensif atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (volunteering) dalam bekerja untuk masyarakat.
Membedakan merek.
Di tengah hiruk pikuknya pasar maka perusahaan berupaya keras untuk membuat suatu cara penjualan yang unik sehingga dapat membedakan produknya dari para pesaingnya di benak konsumen. CSR dapat berperan untuk menciptakan loyalitas konsumen atas dasar nilai khusus dari etika perusahaan yang juga merupakan nilai yang dianut masyarakat.[7]. Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee, setidaknya ada dua jenis kegiatan CSR yang bisa mendatangkan keuntungan terhadap merek, yaitu corporate social marketing (CSM) dan cause related marketing (CRM). Pada CSM, perusahaan memilih satu atau beberapa isu--biasanya yang terkait dengan produknya--yang bisa disokong penyebarluasannya di masyarakat, misalnya melalui media campaign. Dengan terus menerus mendukung isu tersebut, maka lama kelamaan konsumen akan mengenali perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian pada isu itu. Segmen tertentu dari masyarakat kemudian akan melakukan pembelian produk perusahaan itu dengan pertimbangan kesamaan perhatian atas isu tersebut. CRM bersifat lebih langsung. Perusahaan menyatakan akan menyumbangkan sejumlah dana tertentu untuk membantu memecahkan masalah sosial atau lingkungan dengan mengaitkannya dengan hasil penjualan produk tertentu atau keuntungan yang mereka peroleh. Biasanya berupa pernyataan rupiah per produk terjual atau proporsi tertentu dari penjualan atau keuntungan. Dengan demikian, segmen konsumen yang ingin menyumbang bagi pemecahan masalah sosial dan atau lingkungan, kemudian tergerak membeli produk tersebut. Mereka merasa bisa berbelanja sekaligus menyumbang. Perusahaan yang bisa mengkampanyekan CSM dan CRM-nya dengan baik akan mendapati produknya lebih banyak dibeli orang, selain juga mendapatkan citra sebagai perusahaan yang peduli pada isu tertentu.
Tuesday 20 September 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)